Kabarkendari.com – Muhammad Zayat Kaimoeddin mengantongi surat tugas dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP untuk melengkapi syarat dukungan partai maju pada Pilwali Kendari 2017.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Sulawesi Tenggara Rasyid Syawal mengatakan, surat tugas diberikan kepada Derik –sapaan Zayat Kaimoeddin- karena yang bersangkutan telah memperlihatkan dukungan dari partai lain.

“Dia perlihatkan dukungan Partai Hanura. Surat tugas terbit kemarin saya lupa tanggalnya dan beliau sudah terima surat tugas itu,” ungkap Rasyid saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sultra, Rabu 10 Agustus 2016.

Dengan demikian, Derik baru mendapat dukungan dua partai; Hanura yang memiliki dua kursi di parlemen dan PPP dengan satu kursi. Sementara, syarat setiap bakal calon harus mendapat dukungan minimal tujuh kursi.

Rasyid melanjutkan, saingan Derik pada saat fit and propertest di DPP kemarin adalah Ishak Ismail. Namun, yang bersangkutan belum menunjukan dukungan dari partai lain.

“Yang ikut daftar di Kendari sebenarnya ada enam orang yang ambil berkas. Yang kembalikan hanya Rasak dan Derik. Namun, Ishak kembalikan ke DPP, dan itu sah juga,”

Namun, setelah diverifikasi di DPP, hanya dua nama yang dipastikan ikut fit and propertest, Ishak Ismail dan Derik.

Usai menggelar fit, Derik mampu meyakinkan partai berlambang kakbah ini untuk mendapatkan surat tugas.

Pertimbangan lain, lanjut Rasyid adalah berdasarkan hasil survei. Setelah diamati oleh seluruh pengurus PPP dan dilaporkan ke Koordinator Wilayah PPP, Derik layak mendapatkan surat tugas.

“Surveinya dia paling tinggi berdasarkan pengamatan kami,” jelasnya.

Rasyid mengaku, rekomendasi yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan keberadaan ayah Derik La Ode Kaimoeddin yang selama ini telah membesarkan PPP di Sultra.

“Kita ini kan perkuat komunikasi saja. Tidak ada pengaruhnya dari bapaknya. Memang kapasitasnya layak dapatkan PPP,” katanya.

Surat tugas yang dipegang Derik ini ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP Mardiono.

“Nanti rekomendasi permanen yang diteken ketua umum setelah memenuhi syarat dukungan,” jelasnya.

Sama dengan daerah lain, surat tugas ini masih bisa berubah bila calon belum mencukupi partai koalisi. “Ada batasan waktu surat tugas. Tapi rata rata satu bulan.

Penulis: Pandi
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...