Wali Kota Kendari,Asrun Melantik 31 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkot Kendari, Selasa, 1 November 2016. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Sebanyak 31 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kota Kendari dilantik, Selasa 1 Oktober 2016. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan Wali Kota Kendari, Asrun.

Dari 31 pejabat struktural yang dilantik, tiga di antaranya pejabat eselon II, dua pejabat eselon III dan sisanya pejabat eaelon IV.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik yakni Muhammad Ali Aksa yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD Kota Kendari dilantik menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari menggantikan Sjarif Sajang yang pindah tugas menjadi Sekretaris Daerah Konawe Selatan.

Suhardin yang sebelumnya ditempatkan sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari, kini menjabat sebagai Kepala BPBD Kota Kendari menggantikan Ali Aksa.

Kemudian, Susanti yang menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menempati jabatan baru menjadi Kepala BPKAD Kota Kendari, menggantikan Fatmawati Faqih yang telah pensiun pada 1 Oktober 2016.

BACA JUGA: Asrun: Jabatan Gubernur untuk Memperluas Pengabdian

“Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat dilakukan karena ada pejabat yang masuk masa pensiun dan pindah tugas. Ini dimaksudkan untuk menghindari stagnasi dan pelayanan publik tetap berjalan baik,” ujar Asrun dalam sambutannya.

Terhadap pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Kendari dua periode ini meminta agar bebas dari korupsi, penyimpangan dan pungutan liar. Karena, kata Asrun, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas pungli.

“Saya meminta kepada Sekda untuk membentuk tim khusus operasi untuk mencegah dan memberantas pungli, terutama di lingkup pelayanan publik. Saya minta kepada camat dan lurah berhenti bermain-main dengan pungli,” tegasnya.

Asrun menuturkan, pembentukan timsus pungli tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan pungli.

Menurut dia, dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan meningkatkan sistem pelayanan yang transparan maka dimungkinkan bisa mencegah praktik pungli.

Asrun berharap, para pejabat yang dilantik bisa menjawab kepercayaan publik dengan karya nyata dan kemauan yang kuat, demi terwujudnya pemerintaham yang optimal dalam melayani masyarakat.

“Jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, bangsa dan negara tapi di hadapan Allah SWT,” tuntasnya.

Penulis: La Ode Kasman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...