Kota Kendari
Ada dua tempat alternatif untuk dijadikan lokasi Salat Iduladha di Kendari, salah satunya di area MTQ Square. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Dari 64 kelurahan yang ada di Kota Kendari, Kelurahan Kadia dan Kelurahan Mandonga dinyatakan sebagai wilayah yang memiliki wajib pajak terbanyak. Sementara wajib pajak paling sedikit berada di Kelurahan Abeli Dalam.

“Rincian dari kelurahan yang terbanyak wajib pajaknya ada di Kelurahan Kadia dan Kelurahan Mandonga, karena di sini terkonsentrasi pada bangunan, luas wilayah, dan kepadatan penduduk. Kalau yang paling sedikit ada di Kelurahan Abeli Dalam,” kata Kabid Pengelola Pendapatan Wilayah III Dinas Pendapatan Kota Kendari, Jabar ST, Jumat 12 Agustus 2016.

Hanya saja, Jabar belum bisa menyebut data pasti jumlah wajib pajak setiap kelurahan karena data itu akan keluar bulan depan setelah semua data wajib pajak diinput. Namun, dia sudah memastikan dua kelurahan itu memiliki wajib pajak terbanyak diantara kelurahan yang lain di wilayah Kota Kendari.

“Saya belum mengeluarkan data jumlah wajib pajak 64 kelurahan ini. Nanti September itu kita akan keluarkan data, ini ada sekian wajib pajaknya dan pasti keluar juga yang tidak membayar pas jatuh tempo. Karena kita mau sisir dor to dor menanyakan kenapa sampai tidak membayar pajak apa kendalanya,” ujar Jabar.

Disebutkan, tanah-tanah yang termanfaatkan dalam kota, aturannya harus membayar pajak, kecuali tanah yang tidak diakui sebagai milik pribadi-pribadi. Karena PBB inklud bangunan dan tanahnya.

Ketika tanah itu diakui milik seorang masyarakat, tambah Jabar, maka harus bayar pajak, sekalipun itu tanah kosong. Sehingga, pihaknya mengharuskan mendata dan menginventarisasi tanah-tanah yang diakui sebagai milik pribadi.

“Kalau tanah tak bertuan kita anggap sebagai fasilitas umum, tapi kalau ada yang mengaku memilikinya. Jika hanya tanah maka pajak tanah, kalau ada bangunan berarti tanah dan bangunan. Ketika ada bangunan, itu mutlak harus bayar pajak,” jelasnya.

Jabar mengungkapkan, ada juga sebagian masyarakat mengaku memiliki tanah tapi tidak ada bukti kepemilikan, pihaknya tidak membuatkan PBB, sebab syarat untuk mendapatkan PBB itu minimal ada pengakuan negara. Namun, ada juga masyarakat meski tekah memiliki tanah, tidak mau mengakuinya.

Lebih lanjut, Jabar mengatakan, kadang-kadang wajib pajak sembunyi dan tidak mau transparan. Sehingga, ia mengimbau agar tidak mengabaikan pembayaran pajak, karena kontribusi yang sifatnya tetap hanyalah PBB.

Penulis: Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...