KPU Kendari
Abdul Wahid Daming (KABARKENDARI/Temon)

Kabarkendari.com – Bawaslu Sultra menilai pertemuan sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari di Rujab Wali Kota Kendari jelang pamungutan suara Pilkada 2017 tidak etis. Menanggapi hal tersebut, Abdul Wahid Daming mengutarakan alasan pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan anggaran KPU Kendari.

Menurutnya, saat itu KPU kekurangan anggaran untuk pelaksanaan debat kandidat. Untuk itu, tambahan anggaran perlu dibahas dengan pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Kendari, Asrun. Pertemuan itu, sebut Wahid terjadi pada 20 Desember 2016 usai rapat internal pembahasan kekurangan anggaran debat.

“Yang dianggap pertemuan itu adalah pembahasan anggaran. Kita juga akan bahas anggaran 2017,” ungkap Wahid dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat 3 Maret 2017.

Dia menambahkan, tidak ada masalah bila komisioner bertemu dengan Wali Kota Kendari di rujab. Karena rumah yang ditempati Asrun adalah milik negara.

“Soal di rujab itu rumah negara dan bukan rumah pribadi. Kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki anggaran. Pak wali kota kan bukan calon. Kita hanya koordinasi anggaran dengan wali kota,” alasnya.

Dia menyebut, tidak sempat bertemu dengan Wali Kota Kendari Asrun di rujab seperti yang disebutkan oleh Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu.

Dia menguraikan, awalnya dia dihubungi oleh Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu untuk bertemu dengan Wali Kota Kendari di rujab. Hayani bersama Sekretaris KPU Kota Kendari sudah stand by di rujab.

“Katanya pak ketua tidak enak ketemu pak wali sendirian. Makanya panggil saya,” jelasnya.

Namun saat ditelpon dirinya sedang berada di perjalanan untuk membawa materi perekrutan KPPS di PPK Kadia.

“Pada saat saya ke Kadia, ternyata ada pak Yasir. Tidak lama membawakan materi, saya langsung bergeser ke Rujab dan saya minta sopir pak Yasir untuk antar saya,” urainya.

Di tengah perjalanan ke Rujab, anggota KPU lainnya Zainal Abidin menelepon bahwa PPK di Baruga sementara menunggu untuk diberikan materi.

“Tiba di rujab, saya hanya ganti mobil dan minta izin kepada pak ketua dan sekretaris tidak bisa temani. Jadi saya tidak sempat bertemu,” Paparnya.

Wahid mengaku, kasus ini hanya sebatas tuduhan dan kecurigaan saja. Buktinya, kata dia, tidak ada uang yang mengalir kepada mereka seperti diisukan selama ini.

“Staf juga tidak mengakui itu,” ujarnya.

Meski sudah mengklarifikasi hal ini, dirinya sudah dilaporkan oleh Bawaslu ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik. Sebagai teradu, Wahid mengaku siap menghadapi sidang di DKPP.

“Di sana bukan tong sampah. Setiap laporan tidak langsung disidangkan. Kita menunggu dan siap. Kita sudah siapkan klarifikasi dan kronologinya,” tekannya.

Sebagaimana hasil pleno Bawaslu Sultra, pertemuan itu dianggap tidak etis karena tahapan Pilkada Kendari 2017 telah berjalan. Apalagi putra Wali Kota Kendari merupakan salah satu calon walikota. Bawaslu kemudian merekomendasikan kasus ini untuk dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...