Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan P2ID Kendari
Sejumlah warga pemilik lahan P2ID Sultra memilih bertahan di halaman gedung DPRD Sultra hingga tuntutan mereka dipenuhi. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Puluhan warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di pusat promosi dan informasi daerah atau P2ID Sulawesi Tenggara memilih nginap di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra.

Mereka mengaku akan tetap menginap di gedung wakil rakyat hingga tuntutan mereka soal ganti rugi lahan diakomodir pemerintah.

Warga pemilik lahan, Jumain mengaku, puluhan ibu-ibu rela meninggalkan rumahnya dan tidur di halaman parkir dewan karena sejauh ini belum ada kejelasan dari wakil rakyat untuk memproses tuntutan mereka.

Setidaknya, mereka sudah lima kali bertemu dengan wakil rakyat, namun hingga saat ini, lahan mereka belum juga dibayarkan oleh Pemprov Sultra.

“Kita akan tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami dipenuhi,” ungkap Jumain, Selasa 31 Januari 2017.

Jumain mengaku, selain menggelar aksi dan menyegel gedung DPRD Sultra, mereka ikut menyegel Kantor Camat Kadia. Menurut mereka, muasal masalahnya ada di camat tersebut.

“Camat juga tidak pernah mau temui kami, makanya kami segel juga,” ujarnya.

Mereka sudah berbicara langsung dengan Camat Kadia, hanya saja, camat tersebut mengaku lahan P2ID sudah dibayarkan kepada pemilik lahan.

“Katanya sudah dibayar. Memang dibayar sama siapa? Kita ini pemilik lahan sama sekali belum diberikan ganti rugi,” tekannya.

Sejak 1995 lalu, warga telah diminta oleh pemerintah untuk pindah. Saat dipindahkan, 100 warga diberikan uang ganti rugi tanaman dan uang pembongkaran bangunan.

Jumain sendiri, memiliki ukuran lahan seluas 25×80 meter. Dia sudah menerima ganti rugi pembongkaran rumah sebesar Rp 1,2 juta dan ganti rugi tanaman sebesar Rp 4,8 juta. Uang ganti rugi itu diterimanya pada 1995.

“Untuk ganti rugi lahan belum kita terima sama sekali. Kita dijanji akan dibayarkan setelah acara pameran di sana, namun sampai sekarang belum ada,” jelasnya.

Belakangan, bukannya lahan mereka diganti rugi, pihak Kecamatan Kadia terkesan memperjualbelikan lahan mereka. Beberapa warga datang mendirikan bangunan di lokasi lahan mereka, bahkan sudah ada warga yang mengklaim lahannya.

“Padahal, mereka tidak pernah ada di situ. Camat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tinggal dan warga yang menjual di situ mengaku membayar ke camat Rp 500 ribu perbulan,” tudingnya.

“Ada ibu Sukaena juga mengaku-ngaku bahwa itu ada lahannya dan sekarang telah melakukan jual beli. Padahal, dia tidak sama sekali memiliki lahan di sana,” tambahnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...