Pasangan Rasak-Haris
Tim pemenangan pasangan calon Abdul Rasak-Haris Andi Surahman mengaku menemukan kejanggalan dalam pemutakhiran DPS yang dilansir KPU Kota kendari. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Tim pemenangan Abdul Rasak-Haris Andi Surahman akan mengajukan proses hukum masalah pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) Pilwali Kendari 2017.

Tim pemenangan Rasak – Haris, Irsan mengatakan, setidaknya ada sembilan kejanggalan yang ditemukan dalam pemutakhiran DPS. Dia mengaku, ada dugaan pemalsuan identitas pemilih pada saat pemutakhiran kemarin.

“Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke panwas dan langkah hukum kepada kepolisian tentang adanya indikasi perbuatan melawan hukum pemalsuan identitas,” ungkap Irsan, Sabtu 26 November 2016.

Dugaan lain, sebut Irsan adalah adanya unsur kesengajaan dalam pemutakhiran kemarin. Karena, banyak ditemukan nama ganda, nomor induk kependudukan atau NIK ganda namun tanggal lahirnya dibolak-balik.

“Kalau human error, tidak seperti ini. Masa ada namanya sama, tapi tanggal lahir dibolak-balik. Kami menduga ada tangan jahil yang sengaja merusak DPS,” duganya.

“Ada tangan kotor dan ada upaya secara masif dan sistematis untuk merusak DPS di lapangan,” tambahnya.

Irsan khawatir, manipulasi data pemilih ini bisa dimanfaatkan untuk kecurangan. Modus seperti ini, diduga dilakukan oleh penguasa. Sebab, yang bisa mengutak atik NIK pemilih adalah PPDP dan pemerintah.

“Jangan sampai ada mobilisasi nanti yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendatangkan pemilih dari luar,” paparnya.

Tidak hanya itu, proses pemutakhiran DPS ini carut marut di tingkatan pleno PPS. Sebab, dari beberapa panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang ditemui, secara teknis mereka sudah laksanakan tugas. Namun pada saat pleno mereka tidak dilibatkan.

“Harusnya hadirkan PPDP pada saat pleno. Akibatnya, ada data yang dimasukkan PPDP, tidak diplenokan di tingkatan PPS,” bebernya.

Kejanggalan lain adalah membludaknya jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU. Pada pilpres 2014 lalu, jumlah TPS hanya 572 unit dengan pemilih kurang lebih 230 ribu.

“Pada Pilwali kali ini dengan pemilih 193 ribu jiwa, jumlah TPS malah naik sekitar 598 TPS. Ini perlu dipertanyakan,” katanya.

Seluruh proses tahapan yang akan dilakukan KPU akan dipantau langsung oleh tim Rasak-Haris. Termasuk penerbitan surat keterangan domisili warga oleh Dukcapil.

“Kami ingatkan untuk tidak main-main dengan persoalan ini. KPU harus bekerja independen dan Dukcapil tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan domisili,” tekannya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...