Dua Kelompok Massa Bentrok Depan Kanwil Kemenag Sultra
Pendemo dari APHI Sultra memperbaiki pengeras suara yang sudah dirusak oleh kelompok pendukung Moh Ali Irfan. (KABARKENDARI/EGI)

Kabarkendari.com – Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulawesi Tenggara, Moh. Ali Irfan, mengaku tidak tahan lagi mendengar fitnah yang dilontarkan pengunjukrasa, Jumat 16 September 2016.

Pengunjukrasa yang mengatas namakan diri sebagai organisasi Aktivis Pemerhati Hukum Indonesia, APHI Sultra, menuding Ali irfan terlibat kasus korupsi, dan pelecehan seksual.

Menyikapi tudingan yang membuat panas telinga itu, Ali Irfan memilih menempuh jalur hukum. Dirinya melaporkan para pengunjukrasa ke Mapolda Sultra saat itu juga.

“Koordinator lapangan dari organisasi APHI Sultra bernama Abdul Syukur telah melakukan fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik. Tudingan itu tidak benar dan semuanya tidak terbukti,” kata Ali Irfan.

“Saya dituduh melakukan korupsi pembangunan sekolah MAN IC senilai Rp 11 milyar. bagaimana mungkin, orang anggaran sekolah MAN IC Rp 12 milyar. Sekarang sekolah itu sudah dibangun. Pertanyaannya masa sekolah dibangun dengan anggaran Rp 1 milyar. Ini fitnah,” keluh Ali Irfan.

Ali Irfan juga dituding menarik pungli bagi CPNS K2 dan memotong memotong anggaran keberangkatan jamaah haji.

“Keberangkatan jamaah haji itu kerja sama antara maskapai penerbangan dengan jamaah haji sendiri. Itu tidak mungkin juga saya lakukan,” jelasnya lagi.

Mengenai dugaan pelecehan seksual, Ali Irfan juga membantahnya. Hal itu telah diklarifikasi oleh oknum PNS yang disebut sebagai korban.

Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan APHI Sultra dinilai Ali Irfan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat keji dan sadis.

“Kami tidak hanya diisukan pelecehan seksual, kami juga diteror pak oleh orang tidak dikenal. Keluarga kami tidak tenang dengan kasus ini,” keluhnya.

Laporan Ali Irfan dibenarkan Kasubag PID Humas Polda Sultra, Komisaris Polisi Dolfi Kumaseh. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelapor.

“Pasal yang diancamkan kepada pelapor yakni Pasal 310 KUHP, membuat perasaan orang tidak senang,” jelasnya.

Penulis : Kamarudin
Editor  : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...