saleh lasata
Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Restrukturisasi kelembagaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu penyebab mulurnya pembahasan kebijakan umum anggaran plafon penggunaan anggaran sementara (KUA PPAS) 2017.

Wakil Gubernur Sultra HM Saleh Lasata mengatakan, pembahasan KUA PPAS 2017 ini harusnya sudah jauh hari dimasukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sultra.

“Hanya, kita terkendala masalah kelembagaan. Namun sekarang sudah ada kelembagaannya. Minggu ini sudah masuk di dewan. Setelah masuk di dewan, KUA PPAS 2017 baru akan dibahas,” ungkap Saleh Lasata ditemui di gedung DPRD Sultra, Rabu 16 November 2016.

BACA JUGA: Staf Ahli DPRD Ungkap Kejanggalan Dokumen RAPBD Sultra

Saleh memprediksi, nilai APBD Sultra 2016 mencapai Rp 3 triliun lebih. Banyaknya anggaran ini akibat adanya penambahan dana alokasi umum atau DAU dari pusat.

“Tapi jangan lupa akhirnya juga kita akan defisit karena adanya pemindahan kewenangan dan personalia Dikbud dan Dinas Kehutanan ke Provinsi Sultra,” jelasnya.

Menurut Saleh, pemindahan kewenangan ini tidak disertai dengan pelimpahan anggaran. Akibatnya, pendapatan asli daerah atau PAD Sultra tersedot untuk membiayai gaji mereka.

“Dikbud dan Kehutanan ini, manusia pindah ke provinsi. Tapi, tidak disertai pemindahan anggaran. Harusnya, anggaran juga pindah. Nanti, kita akan bersurat ke pusat,” jelasnya.

Adanya pemindahan kewenangan ini, anggaran Pemprov yang tersedot nantinya sekitar Rp 200 miliar. Anggaran ini, akan digunakan untuk membiayai gaji dan seluruh program di dua dinas tersebut.

“Ini menjadi hambatan kita membangun ke depan,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...