e- ktp kendari
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Muh Izhar Ma'asy. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Mulai 1 Oktober 2016, sekira 40 ribu warga Kota Kendari terancam tidak dapat mengkases layanan pemerintah, seperti, pengurusan SIM, BPJS, Surat Nikah, Rekening, dan pelayanan lainnya yang menyertakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP.

Pasalnya, pemerintah pusat melalui Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan bahwa setiap warga negara yang sudah wajib ber-KTP harus memiliki E-KTP atau minimal sudah melakukan perekaman data minimal hingga tanggal 30 September 2016.

Bagi mereka yang belum melakukan kewajiban tersebut hingga waktu yang telah ditentukan maka tidak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah seperti yang disebutkan di atas.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disingkat Dukcapil Kota Kendari, Muh Izhar Ma’asy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 25 Agustus 2016.

Izhar mengungkapkan, dari 220 ribu warga Kendari yang wajib ber-KTP, baru 70 persen yang sudah melakukan perekaman, 30 persen lainnya atau sekira 40 ribu orang belum melakukan perekaman.

Karena itu, Izhar mengimbau kepada masyarakat Kendari yang merasa belum melakukan perekaman E-KTP untuk segera melakukan perekaman agar tidak dipersulit dalam setiap urusan nanti.

“Jadi, kalau ada masyarakat yang belum melakukan perekaman hingga tanggal 30 September maka akan dibekukan datanya, dan mulai 1 Oktober, mereka tidak bisa lagi dilayani dalam urusan apapun di pemerintahan,” terangnya.

Selama ini, kata Izhar, pemerintah Kota Kendari sudah mempermudah dalam pengurusan E-KTP dengan menyiapkan sarana perekaman di seluruh kantor kecamatan yang ada.

Bahkan kata dia, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga atau KK, bisa mengurus di kecamatan, lalu melakukan perekaman data E-KTP.

Namun, Izhar mengaku, sebagian masyarakat belum beritikad baik atau belum ada kesadaran untuk mengurus.

“Masyarakat kita permudah. Kita dari Dukcapil ini kan sudah menyiapkan sarana di 10 kecamatan se-Kota Kendari. Jadi di 10 kecamatan itu sudah bisa langsung merekam data,” kata

Izhar mengakui, memang ada beberapa hambatan yang terjadi dalam kepengurusan E-KTP. Di antaranya, keterlambatan pengiriman data karena jaringan dan biasa juga kehabisan blanko.

“Tapi sekarang di Dukcapil tersedia blanko sekitar 4.000 dan sebelum habis kita sudah bisa meminta lagi. Sekarang stok di pusat itu sudah tersedia, tinggal kita menjemput ke Jakarta,” katanya.

Penulis : La Ode Kasman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...