Tugu UHO Kendari
Tugu UHO. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Hingga saat ini belum ada pihak yang mengetahui konsederan Surat Keputusan (SK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi tentang penundaan pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Diduga, surat sakti Kemenristek Dikti tersebut sengaja disembunyikan pihak panitia pemilihan untuk menutupi segala permasalahan yang menyelimuti proses pilrek di universitas negeri terbesar Sulawesi Tenggara itu.

Salah seorang calon rektor UHO Prof La Rianda, menyatakan, surat Kemenristek Dikti sengaja disembunyikan oleh panitia pilrek UHO agar publik tidak mengetahui masalah dalam pilrek. Ia meyakini, dalam surat kementerian tersebut ada penjelasan detil tenrang alasan penundaan.

“Pasti ada masalah sehingga ditunda. Yah, masalah-masalah itu tidak lari dari keberpihakan pimpinan universitas kepada salah satu calon, termasuk keabsahan beberapa anggota senat. Saya yakin disurat itu ada penjabarannya sehingga pilrek ditunda,” tukas La Rianda kepada Kabarkendari.com melalui sambungan selulernya.

La Rianda berpendapat, surat Kemenristek Dikti harusnya dipegang masing-masing calon rektor atau paling tidak disampaikan secara jelas kepada forum senat universitas agar calon rektor mengetahui dan bisa melakukan evaluasi diri atas persoalan sebelumnya. Menurut dia, sangat mustahil kementrian menerbitkan surat penundaan tanpa ada alasan jelas.

“Saya belum pegang surat itu. Memang aturannya harus kita pegang biar kita tahu mengapa ditunda. Kan penundaan itu bukan sewenang-wenang hak kementrian. Yah harus kita tahu juga kenapa ditunda. Saya tidak tahu kenapa panitia menyembunyikan surat itu,” tukasnya.

Karena itu, La Rianda meminta kepada pihak panitia untuk jujur dan terbuka menjelaskan kepada publik kenapa pilrek ditunda. Termasuk menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pilrek bisa terjadwal kembali.

Lagi-lagi  La Rianda meyakini, pastinya Kemenristek Dikti dalam menunda pilrek UHO selalu berasaskan laporannya di kementrian. Ada beberapa poin yang ia laporkan yakni tindakan campur tangan rektor, keabsahan 14 orang senat yang dianggap ilegal, dan ketidak jelasan panitia dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai panitia.

Penulis : Kamarudin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...