sultra demo
Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu menyerahkan akreditasi atau pengesahan sebagai lembaga pemantau Pilkada kepada direktur Sultra Demo, Arafat. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Sulawesi Tenggara Demokrasi disingkat Sultra Demo menjadi organisasi masyarakat pertama yang resmi menjadi pemantau Pilwali Kendari 2017.

Direktur Sultra Demo Arafat mengatakan, setelah diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Kendari, pihaknya akan melaporkan keberadaan mereka kepada aparat keamanan.

“Selanjutnya kami akan kumpul 168 relawan di 10 kecamatan dan 64 kelurahan yang sudah kami rekrut untuk memperkuat kode etik, larangan, hak dan kewajiban. Seluruh relawan kami sudah tanda tangan pakta integritas,” ungkap Arafat di KPU Kota Kendari, Senin 15 Agustus 2016.

Kata dia, seluruh relawan bertugas memantau seluruh proses tahapan Pilwali Kendari.

“Kita akan berikan bimbingan kepada mereka mengenai hak, larangan dan kewajibannya. Kuncinya, harus paham PKPU karena itu menjadi ruang pemantauan,” paparnya.

Menurut Arafat, keberadaan Sultra Demo dalam pemantauan ini, untuk mendorong penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk bekerja di atas rel aturan.

“Kita juga akan pantau peserta agar proses Pilkada sesuai aturan. Kota Kendari pusat provinsi dan ekskalasinya tinggi. Kami akan ajak semua pihak untuk bergandengan tangan dengan penyelenggara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Koordinator pemantauan Sultra Demo, Kisman Thalib mengaku, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh pemantau untuk diberikan bimbingan teknis.

“Bimbingan ini sangat penting bagi mereka untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemantauan di lapangan,” timpalnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu mengatakan, seluruh pemantau Pilkada memiliki rambu tersendiri untuk dipatuhi. Mereka juga memiliki kode etik yang harus ditaati.

“Kalau mereka melanggar kode etik, maka akan dicabut keikutsertaan sebagai pemantau Pilkada,” jelasnya.

Saat ini, sebut Hayani, baru Sultra Demo yang mendapat akreditasi untuk memantau Pilkada di Kota Kendari.

“Dalam PKPU, tugas, kewenangan, hak, kewajiban dan kode etiknya sudah dijelaskan. Seluruh aturan itu mereka juga harus jalankan. Banyak aturannya,” tutur Hayani.

Penulis: Pandi
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...