pilrek uho 2016
Ketua Panitia Pilrek UHO Kendari, Profesor Hilaluddin Hanafi. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Ketua Panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Profesor Hilaluddin Hanafi, tidak menampik adanya isu suap dalam Pilrek sudah masuk ke meja penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemilihan rektor ini sudah menyebar ke mana-mana. Ada isu suap, ada masalah anggota senat. Iya, sudah masuk ke KPK karena adanya isu suap tadi, tapi kalau dari pak Rektor UHO, panita dan senat tidak ada yang menyuap,” tangkis Profesor Hilal kepada kabarkendari.com, Jumat 28 Oktober.

BACA JUGA: Profesor Andi Bahrun: Pilrek UHO Terlalu Didramatisir

Hanya saja, Wakil Rektor II UHO Kendari ini mengaku tidak mengetahui oknum yang menyuap. Profesor Hilal menyebut, kemungkinan yang menyuap itu pihak lain menggunakan organisasi tertentu.

Profesor Hilal menambahkan, hingga kini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir belum mengeluarkan jadwal Pilrek UHO Kendari. Begitu pula dengan kepastian soal akan diulangi atau dilanjutkan tahapannya masih menunggu keputusan menteri.

“Saya ke Jakarta untuk mempertanyakan kepastian Pilrek. Tapi lagi-lagi kami sebagai panitia akan tetap menunggu arahan dari menteri,” pungkasnya.

Masa jabatan Rektor UHO Kendari Prof Usman Rianse tersisa 26 hari lagi, tepatnya tanggal 23 November 2016. Namun hingga kini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) belum juga mengeluarkan jadwal pemilihan rektor.

Padahal, dalam Permenristekdikti dinyatakan bahwa pemilihan rektor/ketua/direktur dilakukan paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor/ketua/direktur yang sedang menjabat.

BACA JUGA: 40 Hari Lagi Jabatan Profesor Usman Berakhir, Pilrek UHO Masih Kabur

Sebelumnya, Rektor UHO Kendari, Profesor Usman Rianse mengatakan, jabatannya bisa saja diperpanjang jika hingga pada akhir masa jabatannya belum melahirkan rektor terpilih.

Pernyataan didasarkan atas Peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang tertuang dalam pasal 12 menyatakan, apabila masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur berakhir dan Rektor/Ketua/Direktur belum dilantik, menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur paling lama satu tahun.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...