IM Butur
Ketua IM Butur, Hasruddin Jaya dan sekretaris, Laode Suprianto. (IST)

Setelah satu tahun pemerintahan Abu Hasan-Ramadio, ada berbagai macam dinamika yang muncul dan berkembang dimasyarakat. Hal ini lumrah sebagai pemerintahan yang baru setahun menyelesaikan pesta demokrasi.

Namun dinamika yang harus muncul tidak pada perbedaan pilihan atau suka dan tidak suka. Dinamika yang harus diciptakan adalah gagasan, ide, program yang sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang Aman, Berbudaya, dan Religius menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera

Untuk menunjang tercapainya visi dan misi tersebut, maka diperlukan kolaborasi peran semua elemen masyarakat, tokoh agama, masyarakat, pemuda, mahasiswa, elit politik, lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif.

Menurut Ikatan Mahasiswa Buton Utara (IM-Butur) ada beberapa persoalan penting yang harus disikapi oleh lembaga pemerintahan Eksekutif dan Legislatif:

Pertama,

Polemik Ibu Kota Kabupaten Buton Utara. Masaalah ini bisah dibilang sudah mengakar sejak terbentuknya Buton Utara.

Kedua,

Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menunjang pemerintahan Abu Hasan-Ramadio.

Ketiga,

Penerapan Visi dan Misi Abu Hasan-Ramadio yang hampir satu tahun pemerintahan belum terealisasi dengan baik dan menyeluruh.

Keempat,

Ketersedian infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, listrik dan air bersih.

Kelima,

Merekayasa perputaran ekonomi dan pembangunan yang merata di semua kecamatan.

Keenam,

Mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak dibeberapa kecamatan yang saat ini tertunda tunda.

Namun melihat kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Buton Utara, jauh panggang dari api untuk bisa dilaksanakan. Ketidakharmonisan Eksekutif dan Legislatif menjadi sebab utama tidak terlaksananya hal diatas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (DPRD Butur) yang notbene sebagai lembaga perwujudan aspirasi rakyat yang diharapkan untuk selalu tanggap dengan persoalan sosial yang dihadapi rakyat, justru seakan diam dan acuh tak acuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.

Ini terlihat dengan sikap DPRD Butur yang mengakomodir secara cepat tuntuntan massa yang mengatasnamakan Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat (ABU LAPAR) dengan mengeluarkan mosi ketidak percayaan terhadap Pemerintahan Abu Hasan-Ramadio sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara dan membetuk dua pansus sekaligus. Yakni, Pansus mengenai kebijakan bupati dalam melakukan nonjob kepada sejumlah pejabat dan Pansus terkait dugaan Pungli dengan waktu yang cepat dan bersamaan, (3/3/2017).

Dugaan kami dari IM-Butur, keputusan mosi ketidakpercayaan DPRD Butur kepada kepemimpinan Abu Hasan-Ramadio sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara cukup politis, tergesa-gesa, dan tidak berdasar pada pertimbangan yang matang. Sebab, keputusan DPRD Butur ini tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Sikap eksekutif atau Pemerintah Daerah yang cenderung lambat dalam penerapan visi misi dan peran fasilitator pembangunan yang kurang maksimal. Yang kemudian ditambah dengan kurang berhati hatinya Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan, serta tidak mencairnya komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif disinyalir sebagai sebab utama kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif.

Lahirnya mosi ketidak percayaan DPRD terhadap kepemimpinan Abu Hasan-Ramadio sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara yang berawal dari tuntutan massa yang mengatasnamakan Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat (ABU LAPAR) menuai pro dan kontra dimasyarakat.

Kami melihat jika dinamika Eksekutif dan Legislatif ini terus berlanjut dan berkepanjangan, maka semua agenda pembangunan daerah akan terhambat dan bahkan tidak berjalan. Sebab energi akan terkuras oleh dinamika Eksekutif dan Legislatif yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Olehnya itu dengan berbagai macam pertimbangan yang dilahirkan dalam rapat terbatas Ikatan Mahasiswa Buton Utara (IM-Butur) tertanggal 5 maret 2016 di salah satu tempat Warung Kopi Kota Kendari, menyatakan:

1. Mengajak kepada seluruh elemem masyarakat dan mahasiswa agar tidak terprovokasi dengan dinamika sosial politik yang saat ini terjadi di Kabupaten Buton Utara.

2. Mendesak DPRD Kabupaten Buton Utara untuk meninjau kembali dan mencabut keputusan mosi ketidak percayaan DPRD Butur kepada Kepemimpinan Abu Hasan-Ramadio sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara.

3. Mendesak DPRD Butur untuk lebih mengoptimalkan peran perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lebih aktif menyaring aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat bukan bersifat politis.

4. Mendesak Pemda Butur untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan mengoptimalkan capaian visi dan misi ditahun 2017 yang sedang berjalan.

5. Mendesak Pemda Butur untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi yang mapan sesuai kemampuan, skill dan bidang keahlian masing masing.

6. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara agar segera menyelesaikan dan mengakhiri dinamika sosial politik yang saat ini terjadi di Buton Utara dan kembali fokus pada pelaksanaan visi dan misi yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.

7. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara untuk lebih fokus menyerap, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.

8. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, yakni pada pemenuhan kesejahteraan rakyat.

9. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara untuk lebih fokus memberikan pendidikan berdemokrasi yang dewasa dalam berpolitik.

10. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara untuk menjaga marwah lembaga pemerintahan, serta menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, guna tercapainya visi dan misi yang Aman, Berbudaya, dan Religius menuju Buton Utara yang maju dan sejahtera.

11. Mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Buton Utara agar lebih dewasa dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

12. Mengajak kepada Pemda, DPRD, Partai Politik, LSM, dan Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Buton Utara untuk lebih mengedepankan etika dalam berdemokrasi.

13. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk selalu aktif mengontrol kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buton Utara.

14. Menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Ikatan Mahasiswa Buton Utara (IM-Butur) adalah organisasi yang independen.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, sekian dan terimah kasih.

pengurus IM-Butur

Facebook Comments
loading...