rapat paripurna dprd sultra
Suasana rapat paripurna DPRD Sultra, Jumat 6 Oktober 2016. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com  –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra akhirnya menyetujui dan mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sultra 2016 menjadi Perda melalui rapat paripurna dewan,  Jumat 6 Oktober 2016.

Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Murniati M Ridwan dipercayakan membacakan hasil rapat gabungan komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sultra.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menyebut, pembahasan RAPBD-P Sultra 2016 ini telah dilakukan sejak 27 September 2016 dan dilanjutkan pembahasan di tingkatan komisi.

Dalam rapat gabungan komisi dengan Pemda, disepakati beberapa usulan, yakni, menghindari keterlambatan pembahasan RAPBD 2017, perbaikan pelayanan rumah sakit Bahteramas, berikut tempat parkir, air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Jalur penyeberangan Amolengo belum memiliki rambu dan petunjuk arah agar segera dibenahi,” paparnya.

Selain itu, DPRD Sultra ikut merekomendasikan agar aset Pemda segera diinvetarisasi karena ada aset yang tidak jelas siapa penggunanya.

“Masalah ini kita usulkan agar aset ditangani satu biro saja. Selain itu, pengadaan mobil dinas SKPD agar berimbang dan proporsional,” sebutnya.

Hal lain yang harus diperhatikan Pemda adalah pengembangan pariwisata di Sultra yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dinas pendidikan juga kami minta agar kegiatan disamakan antara SMA dan SMK. Sebab, selama ini SMK terkesan dianaktirikan,” jelasnya.

Ia menyebut, pendapatan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan pada 2015 sebanyak Rp 2,6 triliun turun sekitar Rp 167 miliar. Total pendapatan setelah perubahan Rp 2,4 triliun.

Untuk belanja, diperkirakan mengalami penambahan dibandingkan sebelumnya. Yakni, belanja sekitar Rp 2,7 triliun bertambah Rp 54 miliar. Jumlah belanja setelah perubahan, menjadi Rp 2,8 triliun. Defisit kurang lebih sebesar Rp 349 miliar.

Penerimaan, semula Rp 232 miliar. Bertambah Rp 218 miliar. Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 480 miliar.

Pengeluaran, semula Rp 104 miliar dan berkurang sekitar Rp 3,2 miliar. Jumlah pengeluaran setelah perubahan sekitar Rp 101 miliar.

Dari hasil paripurna ini juga dipastikan APBD 2016 tanpa ada sisa lebih penggunaan anggaran atau SILPA.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...