Korupsi Sultra
ILUSTRASI(INT)

Kabarkendari.com – Langkah Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe Selatan, Konsel, dalam menuntaskan kasus korupsi dana hibah KPU setempat pada Pilkada serentak 2015 mendapat dukungan dari Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau Puspaham Sulawesi Tenggara, Sultra.

Koordinator Puspaham Sultra, Ahmad Iskandar, melalui siaran persnya yang diterima kabarkendari.com, Selasa 9 Agustus 2016, menyatakan, langkah Kejari Konsel memeriksa dan menyelidiki kelima komisioner KPU Konsel merupakan langkah yang tepat dan benar.

Menurutnya, keterlibatan Jabal Nur Cs dalam kasus penyalahgunaan dana sewa atau rental mobil yang diduga kerugikan keuangan negara merupakan angin segar bagi masyarakat di tengah kinerja kejaksaan dan kepolisian dalam menangani dan menuntaskan kasus korupsi di Sultra masih stagnan, bahkan grafiknya terlihat menurun.

Pengembangan penyelidikan dalam kasus ini, kata dia, tentu saja didasari fakta dan temuan yang berhasil diungkap. Terpenuhinya dua alat bukti yang sah sudah cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan, penambahan jumlah tersangka.

“Artinya, Kejari Konsel tidak boleh lagi memunculkan alasan untuk menunda, menghambat, apalagi sampai menghentikan kasus ini karena audit BPKP atau BPK tidak menyatakan adanya kerugian negara. Sebab, kedudukan dua alat bukti yang sah telah dapat memperjelas peran masing-masing aktor dan mampu mengantarkan para pelaku ke meja hijau,” kata Ahmad Iskandar.

Ia menambahkan, kecenderungan aparat penegak hukum, tak terkecuiali kejaksaan dan kepolisian dalam menyelidiki kasus korupsi, selalu bertopeng pada hasil audit yang berasal dari BPKP dan BPK. Padahal, kata dia, tidak ada kewajiban atau keharusan bahkan pemaksaan bagi kejaksaan dan kepolisian di dalam peraturan perundang-udangan untuk semata-mata berlandaskan pada hasil audit dari kedua lembaga auditor tersebut.

Dalam kasus ini, lanjut dia, kehadiran audit BPKP atau BPK hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan atau penunjang. Sehingga, adanya dugaan unsur kerugian negara dengan menggunakan dua alat bukti yang ada dan sah itu, sudah cukup ideal untuk membenarkan pihak kejaksaan menaikkan status tersangka kelima komisioner.

Dalam proses penyiidikan tersebut, tambah Iskandar, Kejari Konsel mesti terbebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari aparat negara maupun dari kelompok dan orang-seorang. Kejari Konsel harus tetap profesional dan independen dalam mengusut tuntas setiap aktor yang terlibat sampai ke akar-akarnya.

“Puspaham memberi apresiasi atas setiap upaya jaksa dalam mengejar dan mentersangkakan para terduga koruptor pemilu. Hal ini selain sebagai bentuk dukungan moril Puspaham juga bermaksud sebagai dorongan kepada Kejari Konsel untuk terus berusaha memberantas tindak pidana korupsi yang telah menggerogoti jiwa bangsa.”

“Mengusut tuntas kasus korupsi pemilu ini jelas akan berdampak pada pengurangan atau menghilangkan banyaknya stigma negatif yang menghinggapi wajah dan tubuh penegak hukum,” pungkasnya.

Penulis: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...