Perwakilan para demonstranyang berunjuk rasa diterima oleh ketua Bawaslu Sultra, hamiruddin Udu
Perwakilan para demonstranyang berunjuk rasa diterima oleh ketua Bawaslu Sultra, hamiruddin Udu. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kendari Peduli Demokrasi kembali menggelar aksi unjukrasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara, Rabu 1 Maret 2017.

Menurut mereka, banyak kasus yang terjadi selama Pemilihan Wali Kota Kendari 2017. Yakni, terdapat pemilih dengan nomor daftar pemilih tetap yang sama mencoblos dua kali dalam TPS yang sama sebagaimana terlihat dalam formulir C7-KWK atau daftar hadir pemilih.

“Terdapat pemilih dengan nomor DPT berbeda namun memiliki identitas yang sama memilih di dua TPS berbeda. Hal ini kelihatan dalam daftar hadir,” ungkap koordinator lapangan Ade Kowareone di gedung Bawaslu Sultra.

Selain itu, mereka ikut menemukan pemilih yang menggunakan formulir C6 orang lain yang mencoblos di atas pukul 12.00 Wita.

“Seharusnya waktu pencoblosan bagi pemilih menggunakan C6 pada pukul 07.00-12.00 Wita sebagaimana terlihat dalam formulir C7-KWK,” Paparnya.

Tidak hanya itu, mereka ikut mengungkapkan Adanya pemilih yang menggunakan surat keterangan dan KTP mencoblos dibawa pukul 12.00 Wita.

Dari beberapa temuan itu, diduga melibatkan penyelenggara untuk memobilisasi atau menggelembungkan suara dengan tujuan memenangkan salah satu paslon tertentu.

“Untuk itu kami mendesak Bawaslu Sultra untuk segera menuntaskan sengketa pemilukada Kota Kendari. Kedua, mendesak Bawaslu untuk memunculkan format C7 se-Kota Kendari untuk dikaji bersama-sama. Mendesak Bawaslu untuk segera mengeluarkan rekomendasi PSU di Kota Kendari, ” tekannya.

Mereka juga mendesak agar Bawaslu segera memberikan sanksi kepada penyelenggara yang diduga menerima suap dari salah satu paslon.

Disaat bersamaan, para demonstran menyerahkan bukti dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Terhadap laporan itu, Ketua Bawaslu Sultra siap memprosesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Akan melayani bukti dokumen apa saja yang diserahkan untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan,” janji Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu.

Dia mengaku, untuk kasus dugaan suap, mereka sudah melakukan kajian dan tinggal diplenokan.

“Terkait laporan adanya rekaman, sudah buat undangan untuk pleno. Sehingga belum bisa disampaikan ke publik, kecuali sudah diplenokan,” katanya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...