PT Baula Petra Buana
Kuasa Hukum PT Baula Petra Buana, Muhammad Gazali Hafid. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Sidang konflik internal PT Baula Petra Buana di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Kendari ditunda hingga Kamis 5 Januari 2017.

Penundaan ini dikarenakan tim kuasa hukum dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum bersedia memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Rudi Rusmadi atas penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP PT Baula Petra Buana.

Sedianya, sidang perdana akan digelar pada hari ini, Kamis 29 Desember 2016.

Humas PTUN Kendari Lutfi mengatakan, empat orang kuasa hukum Pemkab Konsel belum bersedia memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Rudi Rusmadi selaku komisaris PT Baula.

“Ditunda persidangan 5 Januari dan kita akan mendengarkan jawaban tergugat dan sikap majelis terhadap permohonan pihak ketiga dalam hal ini PT Baula,” ungkap Lutfi, Kamis 29 Desember 2016.

Dalam sengketa ini, beber Lutfi, PT Baula sebagai pihak ketiga atau intervensi atas gugatan yang diajukan Rudi Rusmadi.

“Tergugat Bupati Konsel. Kasus ini masih berjalan dan saya sampaikan sesuai tahapan dulu. Kuasa hukum Bupati Konsel meminta waktu sampai Minggu depan untuk memberikan jawaban,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Rudi Rusmadi, Burhanuddin Mouna mengaku, menggugat keputusan Bupati Konsel karena dalam mengeluarkan IUP PT Baula tidak prosedural. Sebab, IUP yang dikeluarkan pada 2013 lalu, tidak sesuai dengan akta perusahaan.

“Kami juga telah menyerahkan bukti permulaan sebagai pertimbangan majelis memutus permohonan penundaan sementara aktivitas PT Baula,” ungkapnya.

Bukti permulaan lainnya adalah adanya keputusan PN Andoolo yang menyita lahan PT Baula berdasarkan hasil penyelidikan di Polda Metro Jaya.

“Kami harap majelis hakim mengabulkan gugatan kami. Kami minta aktivitas perusahaan status quo dulu sembari sidang berjalan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum PT Baula Gazali Mahfud mengaku, tidak ada masalah soal penerbitan IUP PT Baula yang dikeluarkan Bupati Konsel.

Menurutnya, ini harusnya perkara perdata antara Rudi dengan PT Baula.

“Harusnya tidak masuk di PTUN. Ini ranah perdata,” kata Gazali.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...