rth bombana
Pemandangan di salah satu sudut pantai Rumbia. (INT)

Kabarkendari.com – Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Sulawesi Tenggara menghentikan pengerjaan revitalisasi kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Pantai Rumbia, Kabupaten Bombana.

Pasalnya, PT Patowonua Cipta Mandiri selaku rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp 20 miliar terbukti menggunakan dokumen palsu saat mengikuti lelang.

Asisten ORI Perwakilan Sultra, Ahmad Rustam mengatakan, sedianya PT Patowonua Cipta Mandiri tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang, namun ironisnya kelompok kerja atau Pokja Konstruksi Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Bombana malah menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenang.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata PT Patowonua Cipta Mandiri merupakan perusahaan yang baru berdiri 2015 dengan subkualifikasi M1. Untuk mengikuti lelang paket ini perusahaan itu tidak memenuhi syarat, apa lagi ditetapkan sebagai pemenang,” terang Rustam, Sabtu 27 Agustus 2016.

Rustam menjelaskan, idealnya syarat kemampuan dasar bagi perusahaan yang ikut lelang pada proyek senilai Rp 20 miliar ini minimal memiliki pengalaman pernah mengerjakan paket proyek sebesar Rp 6,6 miliar. Sementara, PT Patowonua Cipta Mandiri baru mempunyai pengalaman mengerjakan paket senilai 4,6 miliar.

Untuk bisa ikut lelang, terang Rustam, PT Patowonua Cipta Mandiri nekat memalsukan dokumen dengan menaikkan angka pengalaman mengerjakan paket menjadi Rp 7,3 miliar. Bahkan, tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Provinsi Sultra, La Ode Muhammad Saidin, turut pula dipalsukan.

“Data yang kami temukan di website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Sultra, perusahaan itu hanya memiliki pengalaman tertinggi pengerjaan Jalan Batu Putih-Porehu-Tolala senilai 4,6 miliar,” ungkap Rustam.

Kemudian, tambah dia, untuk memenuhi syarat kualifikasi ini, ternyata perusahaan tersebut melampirkan dokumen kontrak tanggal 24 Juli 2014. Nama pekerjaannya pun dipalsukan menjadi pengerjaan pembangunan jembatan poros jalan Batu Putih-Porehu-Tolala dengan nilai kontrak Rp 7,3 miliar.

Pihak ORI Sultra, kata Rustam, sudah meminta klarifikasi dari Kadis PU Sultra La Ode Muhammad Saidin. Hasilnya, paket proyek yang disebut dalam dokumen kontrak itu ternyata tidak pernah ada. Dan pada 24 Juli 2014, La Ode Muhammad Saidin belum menjabat sebagai Kadis PU Sultra.

Atas dasar temuan itu, Ombudsman menyatakan proyek tersebut gagal lelang dan langsung mengirim surat kepada Bupati Bombana agar kontrak PT Patowonua Cipta Mandiri dibatalkan.

“Sebelum dibatalkan, kontraktor sudah menemui Ombudsman dan mengakui sendiri bahwa temuan Ombudsman itu benar. Akhirnya PT Patowonua Cipta Mandiri menghentikan pekerjaannya sendiri sebelum ada pemutusan kontrak dari PPK,” tuntas Rustam.

Penulis : La Ode Kasman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...