rekomendasi proyek pasar baruga
Anggota ORI alamsyah memberikan rekomendasi kepada Asisten III Setda Kota Kendari Halil disaksikan Wagub Sultra Saleh Lasata dan pelapor Muhammad Syarlan. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra menemukan adanya maladministrasi dalam proses lelang pekerjaan pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menyusul hal itu, ORI mengeluarkan empat poin rekomendasi kepada Pemerintah Kota Kendari, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari membuat surat pernyataan gagal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga tahun anggaran 2016.

Kemudian, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindakop dan UMKM Kota Kendari membatalkan kontrak paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga tahun anggaran 2016 yang dimenangkan PT Tocipta Sarana Abadi, dan meminta PPK memperhitungkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Tocipta Sarana Abadi sebagai konsekuensi atas pembatalan kontrak paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Baruga.

Rekomendasi terakhir, meminta Wali Kota Kendari melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Konstruksi XIV oleh kelompok kerja konstruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Kendari dan PPK Disperindakop dan UMKM Kota Kendari, dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi tersebut dibacakan langsung Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra, Aksah, di Ruang Rapat Sekretariat Provinsi Sultra, Senin 5 Desember 2016. Turut disaksikan Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata dan anggota ORI Ahmad Alamsyah Saragih, dan Asisten III Pemkot Kendari Halili mewakili Wali Kota Kendari, serta pelapor Muhammad Syarlan selaku Kuasa Direktur PT Asrindo Jaya Utama.

Usai pembacaan rekomendasi nomor 0006/REK/0132.2016/XI/2016, anggota ORI Ahmad Alamsyah Saragih menyerahkan masing-masing satu rangkap rekomendasi kepada pelapor, Pemkot Kendari dan Wagub Sultra, Saleh Lasata. Rekomendasi ini ditandatangani langsung Ketua ORI, Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD.

Ahmad Alamsyah Saragih mengaku, acara penyerahan rekomendasi ORI sengaja dilaksanakan di Kantor Guber Sultra. Karena, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah.

“Kami menemukan bukti terjadinya maladministrasi pada tahapan lelang pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga, sehingga perusahaan yang mengerjakan pekerjaan proyek tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan harus dikembalikan ke kas negara, karena perusahaan itu hanya mendapatkan biaya riil yang dikeluarkan selama ini,” jelas Alamsyah.

“Jika rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum lainnya,” tegas Alamsyah menyampaikan sebelum rekomendasi dibacakan.

Adapun pihak terlapor terkait dalam proses maladministrasi pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga, yakni PPK Disperindakop dan UMK Kota Kendari disrbut pihak terlapor terkait I dan Ketua ULP Kota Kendari disebit pihak terlapor terkait II.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...