rekomendasi proyek pasar baruga
Anggota ORI alamsyah memberikan rekomendasi kepada Asisten III Setda Kota Kendari Halil disaksikan Wagub Sultra Saleh Lasata dan pelapor Muhammad Syarlan. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, disebut paling bertanggungjawab atas dugaan malaadministrasi proses lelang pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga.

Pernyataan itu tertuang dalam rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Sayangnya, PPK Disperindakop dan UMKM Kota Kendari, Haris, mengaku belum tahu adanya rekomendasi ORI Sultra tersebut.

Haris juga menampik jika maladministrasi tersebut merupakan kesalahan PPK. Dia menyebut hal itu adalah kesalahan pihak Unit Layanan Pengadaan Kota Kendari.

“Saya belum tahu rekomendasinya ORI. Saya lagi di Jakarta, nanti saya lihat dulu baru saya bisa komentar. Tapi lelang yang yang lakukan ULP,” tangkis Haris.

Kuasa PT Asrindo Jaya Utama, Muhammad Syarlan, mengatakan pihaknya membawa persoalan ini ke ORI Sultra demi menegakkan kedaulatan profesi kontraktor.

Ia mengancam jika rekomendasi ORI tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari akan, maka akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa kontraktor bukan profesi yang harus tunduk pada birokrasi. Kontraktor tunduk pada Perpres Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa beserta aturan turunan dan perubahannya. Kalau tidak ditindaklanjuti akan kami dilanjutkan di KPK,” tegas Syarlan.

Adapun rekomendasi ORI dalam maladministrasi lelang pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Disperindakop dan UMKM Kota Kendari membuat surat pernyataan gagal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga tahun anggaran 2016.

Kemudian, Penajabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindakop dan UMKM Kota Kendari membatalkan kontrak paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga tahun anggar an 2016 yang dimenangkan PT Tocipta Sarana Abadi.

Selanjutnya, meminta PPK memperhitungkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Tocipta Sarana Abadi sebagai konsekuensi atas pembatalan kontrak paket pekerjaan pembangunan fisik Pasar Baruga.

Poin terakhir rekomendasi meminta Wali Kota Kendari melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Konstruksi XIV oleh kelompok kerja konstruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Kendari dan PPK Disperindakop dan UMKM Kota Kendari, dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...