Dikbud Sultra Potong Gaji Pegawai
Surat edaran bernomor 900/70.a/DPK, yang mewajibkan seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra untuk masuk sebagai anggota koperasi dan pemotongan gaji para pegawai sebesar Rp 100 per orang sebagai simpanan pokok. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tengah menyelidiki kasus dugaan pungutan liar pada pemotongan gaji guru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra.

Kini kepolisian masih melakukan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Sultra.

“Sementara berjalan, tapi masih proses penyelidikan biasa. Proses penyelidikan ini untuk mendalami apakah tindakan pemotongan gaji itu masuk dalam tindak pidana pungutan liar atau juga korupsi,” kata Humas Polda Sultra, Komisaris Polisi Dolfi Kumaseh.

Menurutnya, belum ada jadwal pemeriksaan kepada pejabat-pejabat Dinas Dikbud Sultra perihal kasus ini. Jila semua data yang terkumpul telah valid maka bisa dilayangkan surat pemanggilan kepada Kepala Dinas Dikbud Sultra atas nama Damsid.

“Belum mengarah kesana (Pemanggilan,red) kami masih mengumpulkan data-data saja seperti surat edaran yang dikeluarkan kadis beberapa waktu lalu,” jelas Dolfi.

Kepala Dinas Dikbud Sultra, Damsid, dinilai telah mengambil kebijakan yang merugikan pegawai. Pasalnya, dalam surat edaran bernomor 900/70.a/DPK, Damsid mewajibkan seluruh pegawai Dinas Dikbud Sultra untuk masuk sebagai anggota koperasi dan memotong gaji.

Para pegawai diwajibkan membayar sebesar Rp 100 ribu per orang sebagai simpanan pokok koperasi. Surat edaran tersebut tertanggal 24 Januari lalu ditujukan kepada Direksi Bank Sultra Provinsi, dengan perihal potongan simpanan pokok koperasi.

Penulis: Kamarudin
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...