Amnesti Pajak
Kapala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Neilmaldrin Noor SE MSc (kiri), Kapolda Sultra Brigjen Pol Agung Sabar Santoso. (KABARKENDARI/Suwarjono)

Kabarkendari.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bertekad menjadi pelopor amnesti pajak di daerah ini. Mulai dari pejabat utama, Perwira Menengah hingga Bintara antusias mengikuti sosialisasi amnesty di Aula Dacara Polda Sultra, Kamis 18 Agustus 2016.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tenggara, Ajun Komisaris Besar Polisi Sunarto, mengakui pentingnya kegiatan ini. Dengan adanya sosialisasi tersebut kata Sunarto, akhirnya intruksi pembayaran pajak tidak lahir hanya dari pemerintah melainkan juga institusi kepolisian.

Menurutnya wajib pajak bukan hanya masyarakat biasa seperti Pegawai Negeri Sipil atau PNS, pekerja kantoran dan pengusaha. Melainkan anggota Polri juga masuk dalam masyarakat wajib pajak. Langkah ini kata Sunarto bisa menjadi edukasi bagi masyarakat lain agar pentingnya membayar pajak.

“Kita mulai dari dalam institusi kita, kemudian kita keluar dimasyarakat memberikan contoh bahwa pajak ini penting. Membayar pajak itu baik untuk kemajuan daerah. Sosialisasi itu mengajarkan kita bahwa dengan kebijakan pemerintah soal tax amnesti penting diikuti oleh seluruh masyarakat termaksud Polri sendiri. Harapan kita di Polda Sultra, anggota kita bisa mengikuti ini dan bisa menjadi pelopor tax amnesty,” katanya.

Sosialisasi ini katanya tidak hanya di kantor Polda Sulawesi Tenggara saja, melainkan akan dilakukan diseluruh kantor Kepolisian Resor di Sulawesi Tenggara. Semboyan tax amnesty terkait ungkap, tebus dan legah akan disuarakannya diseluruh polres jajaran.

“Agar tidak ada lagi penunggakan pajak di tubuh polri terutama Polda Sulawesi Tenggra. Yah bagus juga artinya dengan kita mengungkap harta kita, dan dibayar oleh kantor pajak maka kita tidak lagi menjadi masyarakat yang tidak peduli pajak,” terangnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Neilmaldrin Noor yang menjadi pembicara menjelaskan ruang lingkup amnesti pajak. Menurutnya tax amnesty adalah penghapusan pajak yang harusnya terutang. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini wajib pajak tidak lagi dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

“Jika diikuti oleh wajib pajak maka akan memperoleh manfaat berupa tidak dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikian. Ini dalam hal sanksi pidana perpajakan. Manfaan lain wajib pajak mendapatkan jaminan rahasia dan pembebasan pajak penghasilan terkait proses balik nama, pada kegiatan apapun itu,” kata Neilmaldrin.

Manfaat penghapusan pajak ini kata Neilmaldrin dapat dirasakan seluruh wajib pajak baik pribadi dan institusi. Permohonan pengampunan pajak ini katanya, dapat disampaikan diseluruh kantor pajak yang ada di daerah. Akan tetapi wajib pajak harus tetap melaporkan atau mengungkapkan seluruh harta.

“Untuk mendapatkan penghapusan pajak maka wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan. Kemana kita akan melapor yah ke kantor pajak seluruh daerah ini. Dengan ini maka kita pajak yang belum terbayarkan selama ini maka akan diampuni oleh pemerintah. Nah inilah namanya tax amnesty,” katanya.

Penulis : Egi
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...