Kasus Suap
Ilustrasi. (INT)

Kabarkendari.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara saat ini menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri Baubau untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Bombana, Tafdil, dan Ketua DPRD Bombana Andi Firman, dalam kasus dugaan suap penerimaan CPNSD jalur K1 dan K2 tahun 2013.

Dalam fakta persidangan, kedua pejabat tersebut disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, namun polisi belum bisa turun tangan.

Alasan kepolisian, saat ini semua tersangka yang ditetapkan oleh Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Sulawesi Tenggara, sudah menjadi tahanan kejaksaan dan sementara diproses oleh jaksa. Sebenarnya, polisi bisa saja diselidiki namun penyidik membutuhkan bukti fakta persidangan dari Kejari Baubau.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Polisi Dolfi Kumaseh, menerangkan untuk kasus itu lebih bagus ditanyakan kepihak kejaksaan.

Pasalnya kata Dolfi, fakta persidangan yang menyebutkan keterlibatan Bupati Bombana Tafdil dan Ketua DPRD Bombana bernama Andi Firman masih dikantongi oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Baubau.

Selain itu katanya, belum ada juga surat resmi dari Kejari Baubau yang diberikan di Polda Sulawesi Tenggara untuk menyelidiki Tafdil dan Andi Firman.

“Silakan tanya jaksa sampai dimana penyelidikan jaksa dari adanya fakta persidangan tersebut. Kita tidak bisa masuk menyelidiki karena sudah menjadi kewenangan jaksa. Makanya kita menunggu surat resmi dari Kejari Baubau. Kalau ada kita bergerak,” katanya, Jumat 12 Agustus 2016.

Menurur Dolfi, Bupati Bombana Tafdil dan Ketua DPRD Bombana Andi Firman sudah diperiksa oleh penyidik Subdit III Tipikor Polda Sulawesi Tenggara. Namun tidak sampai ke tahap penetapan tersangka karena tidak adanya bukti untuk menjerat dua pejabat ini.

“Kalau disebut namanya, iya, disebut, bahwa Bupati Bombana dan Ketua DPRD Bombana terlibat. Tapi setelah kita selidiki tidak ada bukti keterlibatannya. Sekarang kalau memang disebut sertakan dengan buktinya,” katanya.

Dengan adanya fakta persidangan, menurut Dolfi, penyidik sudah bisa leluasa melakukan penyelidikan. Karena fakta persidangan menjadi bukti kuat untuk menjerat keduanya.

“Nah dengan bukti fakta persidangan akan lebih muda diselidiki. Karena sudah ada buktinya. Tapi kembali lagi kita menunggu surat resmi dari Kejari Baubau,” jelasnya.

Untuk diketahui, fakta persidangan dari sidang terdakwa Poltak Tambunan pegawai Badan Kepegawaian Nasional atau BKN bersama mantan Ketua BKD Bombana bernama Muh Ridwan, menyebut nama Bupati Bombana dan Ketua DPRD Bombana terlibat.

Keterlibatan kedua pejabat tersebut dirincikan yakni Bupati turut menerima uang suap dari para CPNSD. Bupati turut memberikan uang kepada Poltak Tambunan, Bupati turut mengeluarkan tanggapan untuk menambah kuota CPNSD Bombana. Untuk Ketua DPRD  Bombana disebutkan terlibat menjadi calo CPNSD, turut mengumpulkan uang sebesar Rp 400 juta. Turut memberikan uang kepada Muh Ridwan untuk meloloskan CPNSD.

Penulis : Egi
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...