tambang ilegal
Ilustrasi. (INT)

Kabarkendari.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus melakukan penyelidikan kasus penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Wika dan Koperasi Buton Bersinar, di Kabupaten Buton.

Terbaru, penyidik Polda Sultra menetapkan pimpinan Koperasi Buton Bersinar bernama Rustam Zumura sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu, pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Ajun Komisaris Besar Polisi Hartono, penetapan tersangka itu setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Rustam Zumura. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan bukti kuat untuk ditetapkan tersangka.

“Kami juga sudah gelar perkara kemarin. Hasilnya pimpinan KSU Koperasi Buton Bersinar bernama Rustam Zumura kami tetapkan sebagai tersangka,” tegas Hartono melalui selulernya.

Kata Hartono, Rustam Zumura diduga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Walau demikian kata Hartono, pihaknya belum melakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Agenda pemeriksaan  masih akan disusun oleh penyidik yang sementara merampungkan berkas pemeriksaan awal.

“Nanti dulu. Kita masih susun berkas awalnya. Buktinya sudah kuat dan layak jadi tersangka. Ancaman hukuman terhadap pelaku ilegal minimg ini yakni lima tahun penjara,” jelasnya.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Resor Buton ini, mengaku, potensi adanya tersangka baru dalam kasus ini masih ada. Sebab, pihaknya tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain.

Sementara itu, untuk kasus PT Wika, polisi masih mengumpulkan bukti-bukti. Untuk PT Wika, katanya, masih akan dilakukan pemeriksaan terhadap pimpinannya.

“Sementara baru satu tersangka. Kami sementara mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Untuk PT Wika masih lanjut pemeriksaannya. Kita tunggu hasil pemeriksaan terhadap pimpinannya nanti,” tegas perwira polisi ini.

Untuk diketahui, PT Wika dan Koperasi Buton Bersinar dilaporkan di Polda Sultra karena melakukan aktivitas secara illegal di Kabupaten Buton. Keduanya dilaporkan menambang tanpa menggunakan izin dan menggarap lahan di luar izin usaha pertambangan atau IUP.

Penulis : Kamaruddin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...