Hariman Satria
Hariman Satria. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Tahapan pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tahap I telah dilakukan. Tidak sedikit uang negara yang digunakan dalam prosesi tersebut. Sayangnya, hajatan Pilrek UHO justru terkatung-katung dan tidak membawa hasil sesuai yang diharapkan alias gagal melahirkan rektor baru.

Realitas ini mengundang tanggapan dari pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria. Menurutnya, prosesi Pilrek UHO Kendari belum memenuhi unsur pidana korupsi. Hanya saja, kata dia, Pilrek UHO terkesan menghambur-hamburkan uang negara sehingga ada motif korupsi di dalamnya.

BACA JUGA: Persoalan Pilrek Dikhawatirkan Merusak Kepercayaan Masyarakat tehadap UHO

Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari banyaknya aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan Pilrek UHO Kendari. Sebagaimana hasil verifikasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), momentum mencari pengganti Prof Usman Rianse tersebut menyimpan sejumlah masalah.

“Kalau aspek pidananya belum ada korupsi di penggunaan anggaran Pilrek UHO. Tapi kalau pandangan kriminologi kelihatannya ada by design untuk menghambur-hamburkan uang negara. Yang menimbulkan kerugian negara. Jadi ada upaya untuk memuluskan korupsi. Tapi ini secara kriminloginya,” kata Hariman saat bincang-bincang dengan wartawan Kabarkendari, Selasa 08 November 2016 malam.

Dalam konteks mengetahui adanya pidana korupsi dalam penggunaan anggaran Pilrek UHO tahap I, bisa dinilai melalui dua pandangan hukum. Pertama aspek hukum dan kedua falsafah kriminologi hukum korupsi. Kata Hariman, memang ada indikasi kerugian negara lam Pilrek UHO. Sebab ada uang yang sudah disiapkan oleh negara untuk pemilihan rektor. Tapi ternyata tidak menghasilkan rektor yang baru.

“Tinggal dicek apakah perbuatan itu kemudian memberi dampak kepada keuangan negara atau kerugian negara. Kalau dia memberikan dampak pada kerugian negara, maka itu berarti telah terjadi korupsi. Dalam hal pemilihan rektor ini,” jelasnya.

Adanya motif korupsi dalam penggunaan anggaran Pilrek UHO menurut Hariman karena di UHO banyak orang pandai dan guru-guru besar. Artinya, kata dia, orang pintar dan guru besar itu paham dan mengetahui bagaimana penggunaan angaran pilrek. Tetapi belakangan kementrian menganulir pemilihan sebelumnya maka patut diduga orang-orang yang masuk dalam urusan pilrek dianggap sebagai pihak yang menghabur-hamburkan uang.

“Kenapa saya katakan demikian, di UHO itu banyak orang-orang pintar, banyak guru besar yang terlibat dalam urusan Pilrek UHO, artinya mereka faham ada peraturan yang musti mereka penuhi untuk pemilihan rektor. Tetapi belakangan dianggap gagal pilrek kan ini berpengaruh. Disinilah motif korupsinya ada,” jelasnya.

BACA JUGA: Kemenristekdikti Kembali Hentikan Tahapan Pilrek UHO Kendari

Tetapi katanya untuk unsur pidana katanya belum memenuhi unsur korupsi. Unsur korupsi akan terpenuhi jika penggunaan anggaran pilrek tidak bisa dipertanggung jawabkan, tidak menghasilkan rektor dan penggunaan anggatan tidak jelas.

“Saya pikir terlalu dini untuk mengatakan adan korupsi di penggunaan anggaran pilrek. Lagian kita juga belum mengetahui pertanggung jawabannya. Aturan yang dilanggar juga belum jelas sehingga timbul kerugian negara. Tapi motifnya sudah ada,” jelasnya.

Penulis: Kamarudin
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...