Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API-PRB) Kota Kendari mengikuti Training di salah satu hotel di Kota Kendari, 2-4 Agustus 2017. Foto: Sitti Haryani Kadir

Kabarkendari.com – Kecuali di beberapa sinetron, dalam kehidupan nyata perempuan di Indonesia masih diposisikan sebagai figuran. Selain urusan seksualitas, peran perempuan kerap hanya dipandang sebelah mata, sepele.

Dampak disepelekannya peran perempuan menyebabkan mereka dengan mudah kehilangan akses untuk meningkatkan penghidupannya. Alhasil, perempuan makin terjebak dalam peran gandanya. Peran publik maupun peran domestik.

Dalam sebuah asesmen gender yang dilakukan program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) di Sulawesi Tenggara tahun 2017, menemukan kenyataan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan ditingkat publik.

Regional Manager APIK Sultra, Buttu Ma’dika, mengatakan perempuan cenderung mengalami hambatan untuk dapat mengakses forum-forum publik akibat peran gandanya.

“Akibatnya, seringkali kebutuhan terkait isu spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi perempuan ataupun peningkatan ekonomi perempuan tidak masuk dalam perencanaan publik,” katanya.

Temuan lainnya adalah perempuan cenderung hanya mampu mengakses pada batas perawatan atau pengolahan sumberdaya tetapi cenderung kehilangan kontrol atas hasilnya.

Buttu mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (POKJA API-PRB) Kota Kendari. Pokja ini akan memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat program secara merata terkait perubahan iklim dan resiko bencana.

Pemangku kepentingan (Pemda, LSM dan swasta termasuk Jurnalis) yang tergabung dalam pokja API-PRB diharapkan dapat menyusun kerangka kerja yang lebih responsif gender untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Kota Kendari.

Pesan yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kendari, Alamsyah Lotunani. Menurutnya anggota pokja API-PRB Kota Kendari harus mampu memahami dan mempertimbangkan isu gender dalam menyusun kerangka acuan kerjanya.

“Pokja ini harus mempertimbangkan isu gender dalam arti yang luas. Setiap perubahan yang terjadi di muka bumi ini akibat perubahan iklim, akan berdampak pada manusia. Tidak terkecuali pada perempuan,” kata Alamsyah saat membuka training Adaptasi Perubahan Iklim-Pengurangan Resiko Bencana (API-PRB) di Kota Kendari 2 Agustus 2017.

“Bahkan dampak perubahan iklim menempatkan perempuan dalam posisi teratas yang memiliki resiko kematian,” lanjut Alamsyah.

Gender Spesialist APIK, Irmia Fitriyah, mencontohkan jika terjadi kekurangan air bersih maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi perempuan. Padahal dalam urusan pekerjaan perempuan juga tetap terlibat dan tidak kalah dengan laki-laki seperti pada kasus petani sawah atau rumput laut.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sultra, Sitti Sarmi Balagi, mengatakan konsep pembangunan sejatinya memberi akses, kontrol dan partisipasi bagi perempuan.

“Harus ada kebijakan yang bisa mewujudkan peran gender. Termasuk peran produktif dan reproduktif perempuan. Pengarusutamaan gender telah dituangkan dalam berbagai dasar hukum seperti Inpres no 9 tahun 2000 tentang instruksi kepada menteri hingga kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender,”

Kebijakan pengarusutamaan gender juga telah dikuatkan oleh Permendagri no 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Termasuk Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jika peran perempuan dalam hal akses, kontrol dan partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin terbuka, maka posisi perempuan akan lebih berdaya dan diperhitungkan. Sudah saatnya asumsi bahwa perempuan itu lemah untuk ditinjau kembali.

Penulis: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...