Ombudsman Sarankan Pengerjaan Pasar Baruga Ditunda
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra, Ahmad Rustam. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Pengerjaan Jalan Pemuda Kolaka senilai Rp 36 miliar hingga kini masih belum menemui titik terang. Terungkap bahwa mandeknya paket proyek ini diakibatkan adanya perbedaan pendapat antara pejabat pembuat komitmen atau PPK dan kelompok kerja atau pokja.

PPK dan Pokja tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing. Oleh PPK, paket proyek tersebut dinyatakan gagal lelang terjadi kesalahan pada Pokja, sedang Pokja mengaku lelang sudah sudah sesuai prosedur.

Hal itu terungkap setelah Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi terhadap PPK dan Pokja. Kini pihak ORI sedang melakukan telaah dari keterangan dua pihak yang bersilang pendapat ini.

“Kita sudah meminta keterangan dari Pokja, kesimpulan Pokja itu tetap pada pendiriannya bahwa proses lelang yang dilakukan selama ini sudah benar karena tetap mengacu pada dokumen pengadaan lelang yang diatur dalam Perpres,” jelas Asiaten ORI Perwakilan Sultra, Ahmad Rustam, Kamis 25 Agustus 2016.

Hasil klarifikasi itu, kata dia, akan menjadi bahan bagi Ombudsman untuk melahirkan kesimpulan. Rustam menjelaskan, dari keterangan Pokja bahwa paket proyek tersebut sedang dalam proses lelang lagi, dan kini masih dalam masa sanggah.

Menurut Rustam, masalah ini akan berimplikasi jika ternyata hasil pemeriksaan Ombudsman menyatakan bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Pokja itu sudah benar dan penolakan PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atau SPPBJ itu merupakan perbuatan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum.

Kalau itu terjadi maka proses lelang yang saat ini sedang berlangsung harus dihentikan. Seharusnya, kata dia, sejak awal ketika proses paket ini dilaporkan ke Ombudsman, PPK maupun satuan kerja atau Satker menghentikan proses sementara, sambil menunggu kesimpulan dari Ombudsman.

“Seharusnya itu yang dilakukan, tapi ternyata melakukan lelang ulang, sementara pemeriksaan di Ombudsman masih berjalan,” imbuh Rustam.

Lebih lanjut Rustam menjelaskan, keterangan Pokja dan PPK tersebut akan dicocokkan dengan data yang telah didapatkan Ombudsman.

Penulis : La Ode Kasman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...