Universitas Halu Oleo
Gedung Rektorat UHO. (INT)

Kabarkendari.com – Berbagai tanda tanya menyelimuti penundaan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo atau Pilrek UHO Kendari yang sedianya dilaksanakan Jumat 9 September 2016. Pihak panitia beralasan, pemilihan tersebut ditunda karena Menristek berhalangan hadir.

Namun, belakangan mencuat bahwa penundaan Pilrek UHO Kendari karena berbagai persoalan, mulai dari cacat prosedur, ada dugaan maladministrasi hingga ada dugaan keberpihakan pejabat UHO dan pejabat pemerintahan dalam pemilihan tahap pertama di tingkat senat.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Hukum UHO Kendari, Haber, Jumat 9 September 2016, mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa persoalan pada pemilihan tahap pertama di tingkat senat yang membuat Pilrek UHO Kendari harus ditunda.

“Diantaranya, ada 14 anggota senat yang sedang melanjutkan pendidikan S3. Mereka tidak dalam kategori izin belajar, namun menyalurkan suaranya dalam pemilihan rektor tahap pertama. Dalam aturan yang ada, mereka seharusnya tidak punya hak suara,” kata Haber.

Selain itu,  lanjut Haber, ada dugaan maladministrasi dalam pemilihan rektor sebelumnya, dimana pimpinan UHO Kendari memasukkan UPT Non-Akademik sebagai anggota senat UHO Kendari yang mempunyai hak suara dalam pemilihan rektor, meliputi, UPT Teknologi dan Komunikasi, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa UHO, UPT Kearsipan UHO, UPT Prestasi Penalaran UHO, UPT Kerohanian dan UPT Pusat Karir.

Menurut Haber, hal itu bertentangan dengan PP No 4 Tahun 2014  Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi. “Masalah lain yang lebih serius adalah Rektor UHO Kendari menyatakan secara terbuka melalui media massa mendukung salah calon rektor,” katanya.

Karena berbagai persoalan tersebut, maka Kemenristek Dikti menganulir hasil Pilrek UHO Kendari tahap pertama. Saat ini sedang digodok untuk dilakukan pemilihan ulang. “Informasi itu sudah menjadi rahasia umum di lingkup civitas akademika UHO Kendari,” katanya.

Diam-diam, persoalan Pilrek UHO Kendari menjadi fokus kerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pusat. Kepala Perwakilan ORI Sulawesi Tenggara, Aksah, menuturkan, ORI pusat telah melayangkan surat kepada Ketua Senat dan mantan Ketua Senat UHO Kendari.

“Saya kurang tahun persis isi suratnya. Yang pasti ada surat dari ORI pusat ditujukan kepada Ketua Senat dan mantan Ketua Senat UHO Kendari,” kata Aksah.

Penulis : Kamarudin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...