PNS Sultra
Empat PNS berjalan usai menjalankan ibadah di salah satu masjid, Kendari, Sulawesi Tenggara. (KABARKENDARI/Suwarjono)

Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembekuan Dana Alokasi Umum, DAU sebesar Rp 217 miliar, tidak akan berdampak pada gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.

“Kalau gaji dan tunjangan PNS aman. Tidak boleh diganggu atau dikurangi. Kita sudah finalkan itu,” tegas Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, Lukman Abunawas, Senin 5 September 2016.

Pembekuan DAU disebutkan hanya akan berdampak pada belanja publik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Tidak tanggung-tanggung, kata Lukman, dampaknya bisa mencapai 95 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nursalam Lada, juga mengatakan hal yang serupa. Menurut dia, gaji PNS itu hal yang pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dia berharap, pembekuan DAU Sultra ini tidak berpengaruh pada program-program unggulan pemerintah, seperti program pengentasan kemiskinan. Karena tujuan pemerintah daerah menyejahterakan rakyat.
Nursalam mengaku bingung dengan alasan pembekuan tersebut. Padahal selama ini penggunaan DAU Sultra selalu devisit. Selama dirinya duduk di DPRD hampir 10 tahun, baru kali ini DAU dibekukan. Ia berasumsi pembekuan DAU tersebut terkait gagalnya pencapaian target asumsi APBN.

“Ini sangat berdampak pada program pemda. Kita berharap urusan wajib itu jangan dikurangi, terutama pemberantasan kemiskinan. Karena itu menjadi konsen kita bersama,” sesalnya.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...