njop kendari
Kadis Pendapatan Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Selama kampanye Pilkada 2017, beberapa pasangan calon Wali Kota Kendari kerap mengkritik tingginya nilai jual obyek pajak atau NJOP di kota ini.

Namun Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari Nahwa Umar punya alasan. Menurutnya penetapan NJOP ini merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penerimaan pajak.

Sebelumnya, kata dia, pajak dikelola oleh pemerintah pusat. Sekarang, pajak otomatis dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

“Karena yang paling tahu pengelolaan pajak adalah daerah,” jelasnya, Jumat 13 Januari 2017.

Setelah diserahkan ke daerah, lanjut Nahwa, Pemkot Kendari menyesuikan dengan NJOP yang ditetapkan melalui peraturan Wali Kota Kendari. Setiap wilayah, sebut dia, memiliki NJOP yang berbeda-beda.

“Selama ini kan seenaknya saja tentukan harga. Misalnya, ada warga mau jual tanah tapi dengan NJOP murah. Tentu, ini bisa merugikan masyarakat sendiri terlebih tanahnya di daerah kelas satu,” bebernya.

Kebanyakan, kata Nahwa, orang yang berduit selalu membeli tanah berdasarkan NJOP. Sehingga, mereka dengan gampang menguasai tanah masyarakat di wilayah kelas satu.

Akibat dari tingginya NJOP ini, ikut berimplikasi pada pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB warga. Namun, bukan berarti setiap lahan nilai NJOP-nya sama.

“Contoh, di jalan Torada orang sudah jual tanah Rp 1,5 juta permeter, padahal NJOP masih Rp 150 ribu permeter,” sebutnya.

“Di Mandonga itu yang paling tinggi Rp 1.816.000 juta untuk PBB-nya karena disitu kelas satu. Di beberapa kelurahan lain, ada yang hanya sampai Rp 23 ribu. Jadi, jangan disebut bahwa kita samakan. Dimana tingginya pajak,” katanya.

Menurut Nahwa, yang paling banyak pembayaran pajaknya adalah hotel-hotel karena selain dihitung luas tanahnya, ikut dihitung fasilitasnya.

Dia menyebut, metode penghitungan pembayaran pajak adalah luas lahan kali NJOP kali kelas. Dari jumlah itu, lalu dikalikan 0,15 persen (pengalian tertinggi). Hasil perkalian itu, pajak harus dibayarkan warga.

“Dari 9 ribu wajib pajak di Kota Kendari, kita hanya dapat Rp 14 miliar. Jadi, kalau disebut-sebut mahal dan disama ratakan, maka itu tidak benar. Masa mereka jadikan senjata bahwa pajak tinggi. Padahal, itu sudah jelas ada aturannya,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...