Panwas Muna Barat
Panwas Pilkada Kabupaten Muna Barat diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (KABARKENDARI/Pandi)

Kabarkendari.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna Barat diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak prosedur dalam perekrutan panitia pengawas kecamatan.

Sebagai pengadu, Wahyudin Ado mengaku, proses perekrutan Panwascam di Kabupaten Muna Barat ditemukan beberapa masalah. Untuk itu, dia melaporkannya ke DKPP.

Beberapa dugaaan pelanggaran yang dilakukan Panwas Pilkada Muna Barat adalah meloloskan anggota Panwascam yang usianya belum cukup 25 tahun. Padahal, syarat seorang panwascam adalah sudah berusia 25 tahun.

“Ada juga calon panwascam yang tidak lolos pada pengumuman berkas, malah diloloskan pada tes tertulis. Ini semua menjadi dasar aduan saya ke DKPP,” bebernya usai sidang di gedung Bawaslu Sultra, Selasa 11 Oktober 2016.

Ia berharap, DKPP memutuskan masalah ini secara adil. Dia juga meminta agar kelalaian seperti itu tidak terjadi lagi.

BACA JUGA: Aniaya Warga, Oknum Pejabat Mubar Dipolisikan

“Saya serahkan kepada majelis seperti apa sanksinya. Saya harapkan, komisioner jalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Tadi juga dari teradu sudah mengakui kelalaian itu,” jelasnya.

Dia mengharapkan, Pilkada Muna Barat harus lebih baik dibanding Pilkada Muna sebagai kabupaten induknya.

“Berkualitasnya pilkada, tergantung penyelenggarannya. Kita tidak ingin nasib Muna Barat sama seperti di Pilkada Muna kemarin yang banyak masalah,” tuturnya.

Sementara itu anggota DKPP RI Saut Hamonangan Sirait mengaku, telah menyidangkan aduan pengadu. Mereka menganggap, aduan itu memenuhi unsur perkara kode etik.

“Kalau hasilnya nanti apakah aduan terbukti atau jawaban pengadu terbukti, itu nanti ada di pleno DKPP,” katanya.

DKPP, kata dia, menghargai inisiatif pengadu untuk melaporkan masalah sekecil apa pun dalam pilkada. “Sekecil apapun masalah, kita tidak boleh biarkan berlalu saja. Jangan sampai membikin akar pahit di masyarakat. Ini tidak akan membuat sehat masyarakat,” ujarnya.

Menyangkut aduan ini, DKPP menjadwalkan pembacaan putusan pada 25 Oktober 2016.

“Penyelenggara itu ibarat hidup dalam aquarium. Harusnya mereka lebih berhati-hati dalam bekerja. Masyarakat terus memantau pergerakan penyelenggara,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...