Ketua KPU Sultra, Hidayatullah
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com  – Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, akhirnya angkat bicara terkait sikap Panwas Pilkada yang melaporkan KPU Buton dan Bombana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Hidayatullah, Bawaslu harusnya berinisiatif mencari format pengawasan yang baik untuk diterapkan di bawah, bukan secara frontal melaporkan KPU ke DKPP.

“Masa, kita sedikit-sedikit dilaporkan ke DKPP. Laporan itu terlalu prematur. Kita harap pimpinan panwas dan Bawaslu memberikan pencerahan agar menemukan sistem pengawasan yang baik,” terang Hidayatullah, Selasa 18 Oktober 2016.

Hidayatullah mengaku, laporan ke DKPP sudah pasti akan mengganggu konsentrasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 di Sultra. KPU Buton dan Bombana, kata dia, sementara melaksanakan tahapan dan sangat terganggu dengan aduan ke DKPP.

“Jangan tiba-tiba mengatakan ini salah. Saya berani kritik karena ini mempengaruhi konsentrasi aparat kita di bawah,” tegasnya.

BACA JUGA:  KPU Buton dan KPU Bombana Dilaporkan ke DKPP

Soal kasus Buton, Hidayatullah khawatir, Panwaslih yang melaporkan KPU ke DKPP adalah salah. Sebab, pada saat kejadian penyerahan dukungan pasangan Hamin-Farid Bachmid, ada Panwas di tempat.

“Saya khawatir jangan sampai panwasnya yang salah, kan panwasnya bisa kena juga. Bagi saya, kasus Buton tidak masalah karena masih ada mekanisme sengketa di Panwas. Kalau tidak selesai di Panwas, maka ada TUN dan Mahkamah Agung. Peradilan Pilkada itu cepat,” katanya.

Hidayatullah mempertanyakan dimana Panwaslu Buton pada saat kisruh yang terjadi. Sebab, pada saat menerima berkas Hamin-Farid yang berujung ditolak, hanya satu anggota Panwaslu yang ada.

“Informasinya, dua anggota panwas tidak ada saat penyerahan berkas,” sebutnya.

Kalau Bombana, lanjut Hidayatullah, masalahnya terkait administrasi. Namun, secara detail, Hidayatullah belum tahu duduk persoalannya.

“Pascapenetapan di sana, apakah penambahan dukungan di tengah jalan atau tidak, nanti kita lihat pada saat pleno nanti. Kan hasilnya sekarang belum ada,” jelasnya.

Hidayatullah berharap, ada kesepakatan antara KPU dan Bawaslu untuk tidak saling lapor.

“Buton itu saya prihatin. Ada juga panwasnya di sana, yang dua dimana? Padahal, dalam kondisi sangat penting. Tapi, tiba-tiba mereka katakan ini pelanggaran,” kesalnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...