Wisata mangrove Kendari
Sejumlah wisatawan melintasi jembatan di kawasan wisata hutan mangrove di Kecamatan Abeli, Kendari Sulawesi Tenggara, Jumat (15/7). Wisata yang luasnya belasan hektare tersebut merupakan destinasi baru di wilayah Kendari untuk memberikan wawasan tentang jenis dan manfaat tanaman bakau kepada para pengunjung.

Kabarkendari.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Aksah, secara tegas menyebut retribusi masuk yang diberlakukan Pemerintah Kota Kendari di Wisata Tracking Mangrove Lahundape merupakan bentuk pungutan liar.

“Tindakan Pemerintah Kota Kendari ilegal, sehingga semua bentuk pungutan yang dilakukan di mangrove disebut pungutan liar. Pemerintah Kota Kendari ini tidak taat asas, artinya mereka sudah tahu belum punya kewenangan tapi sudah melakukan memungut retribusi,” kata Aksah, Senin 6 Februari 2017.

“Pertanyaannya, kalau mereka sudah memungut tanpa asas legalitas, terus uang yang dipungut selama ini dikemanakan. Kalau masuk ke kas daerah pasti tim auditor akan bertanya dari mana sumbernya karena semua jenis pemasukan, baik itu retribusi maupun pajak auditor pasti melihat sumber-sumber pemasukannya,” tambahnya.

Aksah menyayangkan kinerja tim sapu bersih pungli Sultra yang belum maksimal seperti provinsi lain di Indonesia. Karena, seharusnya setelah kasus dugaan pungki ini muncul di media sosial dan pemberitaan di media massa, saber pungli sudah harus melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

“Tim saber pungli itu sebetulnya tidak perlu menunggu laporan, ketika sudah ada di media sosial dan pemberitaan di media massa harusnya mereka langsung melakukan penyelidikan. Apakah itu benar atau tidak, kalau benar langsung dilakukan tindakan,” tohoknya.

Apa lagi, lanjut Aksah, tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari memang tidak punya asas legalitas. Karena Wisata Mangrove tersebut aset Pempeov Sultra yang belum diserahkan ke Pemkot Kendari.

Dia menuturkan, pihaknya akan melakukan pengecekan fakta soal adanya isu pungli tersebut. Selain itu, ORI juga akan berkoordinasi dengan saber pungli untuk menindaklanjuri pungutan retribusi yang belum terdaftar sebagai sumber pendapatan tersebut.

Lebih lanjut Aksah menyebut, indikator pungli itu ada. Pertama, tindakan tidak punya dasar hukum, dan yang kedua ada dasar hukumnya tetapi yang melakukan tidak punya kompetensi atau wewenang untuk melakukan.

“Secara de jure Pemerintah Kota Kendari belum punya kewenangan untuk mengelola Wisata Mangrove,” pungkasnya.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...