Ahmad Rustam ORI Sultra
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Ahmad Rustam. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan bahwa Mansur Amila yang dipercaya menjadi Ketua DPD PAN Buton Tengah harus mundur dari PNS.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Sultra, Ahmad Rustam SH MH, menjelaskan, posisi Mansur Amila yang masih berstatus PNS sekaligus menjadi Pj Buton Tengah, Buteng, namun merangkap sebagai pengurus partai, melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“Kalau sudah ada SK-nya melanggar PP 53 2010. PNS dilarang ikut berpartai, tidak boleh terlibat dalam partai. Itu saja penegasannya,” ujar Rustam saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 9 Agustus 2016.

Sehingga, sambung dia, jika ada masyarakat yang mengetahui salinan nomor SK-nya bisa disampaikan ke Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Paling tidak, pihaknya meminta agar Gubernur Sultra, Nur Alam, bersikap tegas. Artinya PNS itu harus memilih, mau berpartai atau menjadi ASN.

“Jadi kalau berpartai dia harus mundur. Jadi sejak dia menerima SK, sejak itu pula dia tidak memenuhi syarat sebagai PNS, dan dia harus diberhentikan sebagai PNS,” tegasnya.

Menurut Rustam, jika Mansur Amila sudah memiliki SK, Gubernur Sultra sudah memiliki kewenangan untuk bertindak tegas melakukan penindakan disiplin pegawai yakni harus melakukan pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Mansur Amila.

“Jika sudah ada SK, gubernur sudah memiliki kewenangan untuk bertindak tegas. Gubernur harus melakukan PTDH terhadap Mansur Amila,” pungkasnya.

Penulis: Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...