Universitas Halu Oleo
Gedung Rektorat UHO. (INT)

Kabarkendari.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Aksah menyatakan, bantuan biaya pendidikan sebesar 30 persen kepada 14 anggota senat Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang melanjutkan pendidikan dalam status izin belajar merupakan salah satu bentuk korupsi.

Pasalnya, tidak ada dalam aturan manapun yang membolehkan sebuah perguruan tinggi atau instansi pemerintah menggunakan uang negara untuk membiayai pendidikan tenaga dosen atau pegawainya yang sedang melanjutkan pendidikan dalam status izin belajar.

“Jika betul apa yang disampaikan Rektor UHO Kendari Usman Rianse bahwa ada bantuan biaya pendidikan 30 persen kepada 14 anggota senat yang sedang lanjut studi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Di sana ada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara,” tegas Aksah, Jumat 23 September 2016.

Menurut Aksah, semestinya, tenaga dosen yang sedang dalam izin belajar dalam melanjutkan pendidikan, tidak berhak menerima bantuan pendidikan dari institusi tempat mengajar. Bahkan, kata dia, mereka tidak dibolehkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional selama masih dalam status izin belajar.

“Harusnya mereka tidak bisa dibantu, harus murni biaya sendiri,” tambahnya Aksah, saat ditemui di kantornya.

Bagi Aksah, fakta bahwa ada dosen dalam status izin belajar menerima bantuan pendidikan dari institusinya, mestinya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dia pun yakin, hal seperti ini sudah berlangsung secara turun temurun sejak lama.

“Akan menjadi pertanyaan jika pelanggaran tersebut tidak menjadi temuan BPK. Kalau itu tidak masuk temuan berarti BPK tidak benar dalam melakukan audit. Sebab, dasar aturannya jelas, faktanya pun sangat jelas,” katanya.

Aksah mengungkapkan, pihaknya pernah menangani kasus yang sama terhadap mantan pegawai Kementerian Agama Sultra berinisail LA. Dimana, LA melanjutkan studi doktor dengan status izin belajar, dan pada akhirnya jadi temuan BPK.

Sebelumnya, Rektor UHO Kendari Profesor Usman Rianse menegaskan, hanya memberikan izin belajar terhadap 14 dosen yang melanjutkan pendidikan doktor.

“Saya tidak pernah kasih mereka tugas belajar, yang ada itu izin belajar. Dan mereka tidak menerima beasiswa tapi biaya mereka sendiri. Saya hanya bantu 30 persen,” akunya.

Penulis : La Ode Kasman
Editor  : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...