Ombudsman Sultra
Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra, Aksah (kanan) saat memberikan penghargaan terhadap salah satu siswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Ombudsman Sultra beberapa waktu lalu. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara mendesak perusahaan kelapa sawit PT Merbau Jaya Indah Raya untuk menghentikan penggusuran lahan warga di sekitar Unit Pelaksanaan Terpadu Arongo Desa Lameuru, Ranomeeto Barat, Konawe Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Aksah menyampaikan, sudah ada kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional, Pemkab Konawe Selatan, dengan perusahaan sawit untuk menghentikan sementara aktivitas penggusuran di seluruh lokasi lahan yg masih bermasalah dgn pemilik lahan.

“Pemda Konawe Selatan akan menghandle penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dgn para pemilik lahan. Dibawah koordinasi Pemda Konsel, BPN, dan perusahaan serta pihak terkait harus melakukan identifikasi kembali lahan-lahan yang bermasalah.”

“Untuk itu, kepada masyarakat Konsel, khususnya di Kecamatan Landono dan Mowila yang punya sertifikat tanah namun tanahnya sudah digusur PT Merbau agar menyampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Sultra agar kami koordinasikan dengan Pemda Konsel, BPN, dan PT Merbau untuk mendapatkan solusi penyelesaian,” kata Aksah, Selasa 2 Agustus 2016.

Menurut Aksah, masyarakat jangan jadi korban atas investasi yang masuk di daerah.

“Kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah sengketa itu. Kita sudah minta BPN untuk identifikasi lahan masyarakat yang bermasalah untuk dicarikan solusi,” paparnya.

Selama ini, terang Aksah, PT Merbau telah mengangkangi kesepakatan sebelumnya untuk tidak menggusur pemukiman warga transmigran. Ia berharap, kesepakatan yang baru ini tidak ada lagi penggusuran.

“Perusahaan tidak konsisten dalam kesepakatan. Sekarang, Pemda yang baru punya keinginan selesaikan itu dan minta perusahaan hentikan seluruh aktivitas,” katanya.

PT Merbau beralasan, penggusuran lahan pemukiman warga ini berpatok pada luas lahan yang tercatat dalam hak guna usaha atau HGU.

Sayangnya, kata Aksah, HGU milik PT Merbau lahir di atas tanah masyarakat yang bersertifikat.

“Bupati Konsel berkeinginan masalah ini tuntas. Kalau memang masih bersengketa, maka pemerintah berkewajiban mencarikan lokasi lain untuk warga,” tuturnya.

Penulis: Pandi
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...