Pilwali Kendari
Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Bakal calon Wali Kota Kendari Muhammad Zayat Kaimoeddin atau Derik telah mengikuti sekolah partai yang diselenggarakan DPP PDIP. Kendati demikian, hal itu belum bisa menjamin bahwa Derik berhak mendapatkan rekomendasi untuk maju pada Pilwali Kendari.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP Sultra Nursalam Lada mengaku, di ruang kerjanya, Selasa 13 September 2016.

Ia mengatakan, surat tugas PDIP awalnya diberikan kepada Ishak Ismail. Belakangan, Ishak tidak mampu memenuhi syarat yang diminta partai hingga batas waktu yang ditentukan.

Di tengah perjalanan, DPP PDIP Sultra malah merekomendasikan Derik untuk ikut sekolah partai. Namun, kata Nursalam, Derik belum bisa dipastikan dapat SK PDIP walaupun telah mengikuti sekolah partai.

“Memang yang dapat SK itu biasanya yang ikut sekolah partai. Tapi, itu biasanya diberikan kepada kader. Namun, ada juga yang tidak sekolah partai dapat SK PDIP. Contohnya Asnawi kemarin di Konawe Selatan tidak sekolah partai tapi dapat SK,” ungkap Nursalam Lada di ruang kerjanya, Selasa 13 September 2016.

Nursalam menambahkan, awalnya DPP PDIP memberikan surat tugas kepada Ishak Ismail. Namun, hingga deadline 24 Agustus, yang bersangkutan belum bisa membawa dukungan partai lain. Ishak baru menyerahkan dukunga Gerindra pada 26 Agustus 2016.

“Tapi perlu diingat, ada kader di dalam surat tugas itu. Sehingga, itu menjadi bahan pertimbangan sampai hari ini. Kita berharap, DPP mempertimbangkan kader untuk diusung,” katanya.

Namun demikian, Nursalam menyerahkan sepenuhnya keputusan ke DPP. Sebab, tugas DPD PDIP Sultra sudah selesai.

“Memang, kita sudah putuskan Ishak yang layak. Namun, sekarang sudah menjadi kewenangan DPP. Kalau sudah urusan DPP, saya tidak bisa berkomentar,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, lanjut Nursalam, rekomendasi DPD provinsi tidak pernah melenceng dari keputusan DPP. Biasanya, kata dia, bila Ishak yang ditunjuk di tingkat DPD, maka dipastikan keputusan DPP akan sama.

“Kalau DPP ambil keputusan lain, maka jarang sekali digunakan hak veto itu. Selama ada keinginan dari bawah, maka itu yang diikuti,” jelasnya.

“Bila hal itu terjadi, maka merupakan hal baru dalam kepengurusan kami. Tiba-tiba berubah dari usulan kami,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Sultra ini menuturkan, PDIP adalah partai besar dan tengah berkuasa di Indonesia. Untuk itu, sangat disayangkan bila tidak ada kadernya yang didorong maju Pilkada.

“DPP harus pertimbangkan ini. PDIP harus punya calon tidak boleh lari kosong,”pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...