Mutasi di Wakatobi
16 Guru yang mendapat mutasi sepihak dari Bupati wakatobi. (KABARKENDARI/Pandi)

Kabarkendari.com – Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, menuai protes dari 16 kepala sekolah. Mereka akan melaporkan Bupati Wakatobi Arhawi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Wakatobi Yuwono mengatakan, 16 guru dimutasi secara sepihak oleh Bupati Wakatobi Arhawi. Yuwono dimutasi dari SMAN 3 Wangiwangi ke SMAN 1 Binongko melalui pesan singkat SMS.

“Sampai saat ini, saya tidak tahu kalau ada SK itu. Namun, sudah ada kepsek yang baru datang ganti saya di sekolah,” ungkap Yuwono saat ditemui di Kendari, Kamis 6 Oktober 2016.

Semua kepsek yang kena mutasi massal ini, kata dia, dipindahkan menjadi guru biasa tanpa ada proses dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan, SK mutasi ini dikabarkan telah dikeluarkan oleh Plt Sekretaris Daerah Juhaidin yang dasarnya dia tidak berwenang menandatangani SK pengangkatan atau pemberhentian kepsek.

“Kita juga sudah laporkan hal ini kepada Mendagri, Komisi Apartur Sipil Negara, Menpan-RB, Ombudsman, BKD Sultra dan DPRD Sultra. Kalau memang hal ini tidak diproses, kami akan melaporkannya ke Presiden,” tegasnya.

BACA JUGA: Dikbud Sultra: Mutasi Kepsek Wakatobi Melanggar Aturan

Menurut 16 kepsek ini, mutasi tersebut melanggar beberapa aturan, yakni, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan daerah. Dimana, badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan.

Kedua, melanggar UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 bahwa gubernur bupati atau wali kota dilarang melakukan mutasi enam bulan setelah pelantikan.

Ketiga, Arhawi telah melanggar surat edaran Mendagri Nomor 120/5935/SJ 16 Oktober 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam aturan itu menegaskan, mutasi guru dan kepsek sudah diambil alih provinsi.

“Bukan lagi kewenangan kabupaten atau kota soal mutasi. Dalam aturan itu, penyerahan personel dari pada 31 Maret 2016 dan penyerahan aset 1 Oktober 2016,” tuturnya.

“Hal ini juga tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2016. Makanya, kami anggap seluruh produk mutasi yang dilakukan Bupati Wakatobi Arhawi telah melanggar,” sebutnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...