rekomendasi proyek pasar baruga
Anggota ORI alamsyah memberikan rekomendasi kepada Asisten III Setda Kota Kendari Halil disaksikan Wagub Sultra Saleh Lasata dan pelapor Muhammad Syarlan. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Proses pembangunan Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyisahkan masalah maladministrasi dalam tahapan lelang. Imbasnya, dikhawatirkan bisa berpotensi pada indikasi kerugian negara.

Hasil penelusuran, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan maladministrasi yang dilakukan Penajabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindakop dan UMKM Kota Kendari dan Kelompok Kerja Konstruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Kendari saat tahapan lelang. Sehingga ORI menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Kendari.

Anggota ORI, Ahmad Alamsyah Saragih menegaskan, bila rekomendasi tidak dilaksanakan Pemkot Kendari dalam waktu 60 hari setelah penyerahan, maka akan masuk dalam ranah pidana. Dan, ORI akan meneruskannya ke pihak berwajib, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesiaa (Polri).

“Oh jelas, kalau misalnya rekomendasi ini tidak dilaksanakan dalam waktu 60 hari akan kami bawa ke KPK. Itu sudah ranahnya KPK dan dan Polri. Kami telah kerja sama dengan penegak hukum, untuk itu kita akan tindak lanjuti,” tegas Alamsyah saat ditemui usai penyerahan rekomendasi ke Pemkot Kendari, di Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Senin 5 Desember 2016.

Dia menjelaskan, manakala rekomendari ORI tetap diabaikan Pemkot Kendari maka secara otomatis indikasi kerugian negara akan timbul. Karena dengan adanya temuan bukti maladministrasi, anggaran pembangunan fisik Pasar Rakyat Baruga 2016 bernilai sekitar Rp 9,2 miliar harus dihitung ulang.

Sebab, kontraktor tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan tersebut. Jika, keuntungan tetap diberikan ke perusahaan pemenang lelang maka disitulah timbulnya kerugian negara.

“Pembangunan pasar tetap berjalan tetapi biaya yang dikenakan atau dibayarkan dari APBD kepada perusahaan hanya sebatas biaya riil tidak termasuk keuntungan dan lain sebagainya,” ujar Alamsyah.

Sehingga, dia menyarankan kepada Pemerintah Kota Kendari agar kembali menghitung biaya yang dikeluarkan terhadap pembangunan pasar.

“Kira-kira harus dihitung ulang oleh Pemerintah Kota Kendari, dicek betul, jangan sampai kemudian tetap ada kerugian negara. Jadi perhatikan betul rekomendasi kita, dan rekomendasi itu sudah diatur untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.

Alamsyah menyebut, meski nilai proyek Rp 9,2 miliar, namun belum tentu dihabiskan seluruhnya, sengga pasti ada sisa keuntungan. Sehingga, lagi-lagi meminta pemkot menghitung secara teliti, jika tidak ingin terlibat kasus hukum yang berakhir ke ranah pidana indikasi korupsi.

“Apa boleh buat kalau kontraktor harus kehilangan keuntungan di situ, kalau itu masih tetap diambil berarti ada kerugian negara sebesar keuntungan yang diambil kontraktor tersebut,” tuturnya.

“Tapi Mari kita berpikir positif dulu, saya yakin dalam 60 hari ini Pemerintah Kota Kendari itu harus melaksanakan rekomendasi ORI dan menghitung ulang nilai produk tersebut,” pungkas Alamsyah.

Di tempat yang sama, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Kendari, Halili, mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku untuk menyesaikan masalah tersebut. Sebagai pejabat yang mewakili Wali Kota Kdndari, dia menyambut positif rekomendasi ORI srbagai perbaikan ke depan.

“Kita ambil positifnya karena kita harus telusuri dulu dengan sebaik-baiknya, dimana letak kesalahannya, maladministrasinya di mana. Supaya kita adakan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat,” janjinya.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...