Kasus Korupsi Ketua KPU Konsel
Ilustrasi. (KABARKENDARI/ INT)

Kabarkendari.com – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Komisi Pemilihan Umum membolehkan mantan terpidana korupsi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2017. Menyusul keluarnya keputusan tersebut, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, berharap KPU RI segera menerbitkan Peraturan KPU.

Hidayatullah menambahkan, ada perlakuan berbeda bagi calon terpidana, tergantung jedah antara waktu bebas dengan pendaftaran calon. Misalnya, bila mantan terpidana korupsi, bebas pada 2010, maka dia bisa mencalonkan diri pada Pilkada 2017 tanpa harus mengumumkan ke publik. Sebab, yang bersangkutan telah jedah selama lima tahun antara masa bebas hingga masa pendaftaran.

“Tidak ada lagi yang diperdebatkan. Terpidana korupsi tidak dimasukan lagi,” ungkap Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 13 September 2016.

Putusan tersebut juga berlaku terhadap mantan terpidana korupsi yang baru saja bebas. Namun bagi calon yang masuk kategori ini, harus mengumumkan dirinya kepada publik melalui media massa bahwa dirinya pernah dipidana dengan kasus tertentu.

“Terpidana korupsi ini sebenarnya, dihitung secara kumulatif saja. Bagi terpidana keluar lima tahun lebih antara masa pendaftaran calon, maka tidak mengumumkan dirinya ke publik. Kecuali, bagi terpidana yang baru saja bebas sebelum jedah lima tahun dengan pendaftaran. Dia harus umumkan ke publik. Sama halnya dengan kepada calon yang melakukan kejahatan berulang-ulang,” paparnya.

Syarat lainnya adalah bagi mantan terpidana harus mengantongi administrasi atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan karena pernah terpidana.

Dengan demikian, Muhammad Zayat Kaimoeddin dan Haris Andi Surahman diperbolehkan untuk maju bertarung di Pemilihan Wali Kota Kendari.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...