pt ahb
Ilustrasi. (INT)

Kabarkendari.com – Mantan Kepala Dinas Kehutanan atau Kadishut Sulawesi Tenggara Amal Jaya mengakui bahwa PT Anugrah Harisma Barakah disingkat AHB tidak mengantongi izin pinjam pakai dalam melakukan eksploitasi hutan lindung yang berada di Kabaena, Kabupaten Bombana.

Hal ini diungkapkannya kepada jurnalis setelah menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan korupsi pertambangan yang melibatkan Gubernur Sultra Nur Alam, di Markas Kepolisian Daerah Sultra, Kamis 25 Agustus 2016.

Menurutnya, sejak ia menjabat sebagai Kadishut Sultra pada tahun 2008 hingga 2015, tidak ada izin pinjam pakai yang diterbitkan. Namun soal IUP PT AHB, Amal Jaya mengakui bahwa itu ada sekalipun masuk dalam kawasan hutan lindung.

Soal IUP kata Amal Jaya bisa diterbitkan dimana saja. Akan tetapi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pertambangan ada aturan mainnya, salah satunya adalah harus ada izin pinjam pakai lahan.

“Jangankan hutan lindung, kantor kepresidenanpun bisa diterbitkan IUP. Karena itu kewenangan bupati atau gubernur. Tapi kalau lahannya ditambang itu harus ada izin pinjam pakai lahan. Tapi selama saya menjabat tidak ada izin pinjam pakai lahan, dan saya sendiri tidak mengetahui adanya izin itu,” katanya.

Amal Jaya mengatakan, saat pemeriksaan, dirinya disodorkan 11 pertanyaan seputar bagaimana penerbitan izin, termasuk tentang penerbitan IUP PT AHB di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton.

Ia menjelaskan, soal penerbitan IUP jika masuk dalam satu kabupaten maka itu kewenangan bupati, namun jika lahan itu masuk dalam dua wilayah pemerintahan maka penerbitan IUP menjadi kewenangan gubernur.

“Secara umum bagaimana penerbitan izin kehutanan dan spesifikasinya soal PT AHB. Soal gubernur menerbitkan IUP, itu semua orang tahu. Tapi secara formal kita tidak tahu soal izin karena kami di kehutanan. Keterkaitan kita itu setelah ada perusahaan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan baru, kita terkait disitu. Tapi soal penerbitan izin kami tidak tahu,” jelasnya.

Amal Jaya diperiksa sejak pukul 09.00 Wita. Sekitar tiga jam ia berada dalam ruang pemeriksaan. Saat ini, KPK masih terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi pertambangan yang melibatkan Gubernur Sultra Nur Alam.

Penulis : Kamarudin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...