Mansur Amila
Mansur Amila. (KABARKENDARI/Temon)

Kendari – Bila diminta memilih, antara tetap menjadi Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) atau masuk partai politik (parpol), Mansur Amila secara tegas lebih baik mundur dari Pj.

Hal ini dikatakannya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (11/7). Dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buteng, dirinya harus memilih satu dari dua pilihan yang ada.

“Pasti itu pilihan. Yang jelas, karena berkaitan dengan kompetisi pilkada, maka harus memilih. Saya pilih mundur (dari Pj) dan memilih parpol,” tegas Mansur Amila.

Dia menguraikan, untuk maju di pilkada, ASN harus mundur. Sementara ini, kata dia, proses pengunduran dirinya dari ASN maupun sebagai Pj, sementara diproses oleh dua instansi yang berbeda.

Pengunduran dirinya sebagai ASN, sementara diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Makassar dan pengunduran dirinya sebagai Pj Bupati Buteng sementara diurus oleh Biro Pemerintahan Pemprov Sultra.

“Sementara ini, saya sudah pengusulan. Kalau pengunduran Pj, sudah di provinsi, nanti SK Mendagri menyusul. Sekarang, sementara diproses. Saya sudah usulkan keduanya,” paparnya.

Saat ini, Mansur Amila telah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Buteng. Namun, Mansur belum mendapatkan surat keputusan (SK)-nya. Untuk itu, sebelum dilantik sebagai Ketua DPD PAN Buteng, dirinya sudah memastikan pengunduran diri sebagai Pj maupun ASN sudah keluar.

“Sebelum keluar itu, belum bisa dilantik. Saya kira, PNS atau pun parpol ada undang-undangnya. Sekarang, belum ada SK,” ujarnya.

Mansur mengaku, masuknya dirinya sebagai anggota formatur Musyawarah Daerah (Musda) PAN sudah sesuai dengan rencana dirinya. Sebab, untuk bisa maju di Pilkada, maka harus melalui pintu partai.

“Kita manusia, harus punya rencana, tidak bisa simsalabim. Yang punya Aladin itu hanya satu orang,” tuturnya.

(temon)

Facebook Comments
loading...