FORPAD Sulawesi Tenggara, menggelar unjukrasa mendesak Kepolisian Daerah Sultra menuntaskan kasus dugaan gratifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS kategori 1 dan kategori 2 Bombana.
3 orang PNS lingkup Kota Kendari berjalan menuju kantor usai jam istrahat. (KABARKENDARI/Suwarjono)

KabarKendari.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemerhati Aparat Daerah, FORPAD Sulawesi Tenggara, menggelar unjukrasa mendesak Kepolisian Daerah Sultra menuntaskan kasus dugaan gratifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS kategori 1 dan kategori 2 Bombana.

Koordinator lapangan FORPAD Sultra, Muhammad Fajrin Boma, dalam orasinya mengatakan sejak 2013 kasus gratifikasi tes CPNS k1 dan k2 ini menyeret mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD Bombana, Ridwan dan istrinya. Keduanya, sudah ditahan oleh penyidik Polda Sultra. Bahkan diduga, menyeret nama Bupati Bombana, Tafdil.

“Harusnya, Polda ikut menyeret Bupati Bombana, Tafdil yang kami duga terlibat dalam kasus ini,” tekan Fajrin saat menggelar orasi di Mapolda Sultra, Kamis 21 Juli 2016.

Menurut Fajrin, kasus dugaan gratifikasi yang mencapai Rp 12 miliar tersebut, kini terkesan dihentikan penyelidikannya oleh Polda Sultra.

“Kapolda Sultra harus membuka kembali kasus ini. Sebab, dalam fakta persidangan sebelumnya, beberapa nama pejabat ikut disebut-sebut keterlibatannya dalam kasus gratifikasi ini,” ungkap Fajrin.

Selain mendesak Tafdil untuk diperiksa, massa ikut menyebut nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Bombana, Andi Firman. Menurut mereka, pimpinan wakil rakyat Bombana ini, diduga turut terlibat dalam Gratifikasi CPNS.

Penulis: Temon
Editor : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...