daerah yang rawan di pilkada sultra 2017
Peta Kerawanan di Pilkada Sultra 2017. (Humas Polda Sultra)

Kabarkendari.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memaparkan potensi rawan gangguan keamanan pada sejumlah daerah di Sultra yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017.

Setidaknya, ada lima daerah dari tujuh daerah yang dianggap rawan oleh Polda Sultra yaitu Kota Kendari, Muna Barat, Bombana, Kolaka Utara dan Buton.

“Kelima daerah itu masuk kategori rawan II atau sangat rawan,” ungkap Kasubdit Intelkam Polda Sultra AKBP Eko, di acara Badan Pengawas Pemilu Selasa 13 Desember 2016.

Menurut dia, lima daerah ini dikategorikan sebagai daerah sangat rawan karena kondisi berdasarkan historis konflik yang pernah terjadi. Selain itu, kondis berdasarkan karakter masyarakat yang mudah bereaksi.

“Kondisi berdasarkan kesukuan dalam arti sempit dan permasalahan atau konflik yang dibawa oleh paslon,” paparnya.

Sedangkan untuk Buton Tengah dan Buton Selatan, Polda menganggapnya masuk kategori rawan satu atau hanya rawan.

“Karena, dua kabupaten ini letak geografisnya sangat luas dan merupakan wilayah kepulauan. Selain itu, faktor demografis (penyebaran penduduk yang tidak merata atau terpisah-pisah) serta tidak ada historis konflik pilkada yang pernah terjadi,” katanya.

Polda memprediksi, di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka Utara sangat rentan terjadinya gesekan antar massa pendukung dengan mengangkat isu sara.

Potensi masalah dengan mempengaruhi proses penyelenggaraan pilkada dengan melakukan intimidasi yang melibatkan elit politik dan kelompok massa diprediksi rawan terjadi di Kota Kendari dan Muna Barat.

“Rentan terjadi sabotase atau pengrusakan fasilitas umum, posko pemenangan atau rumah tim sukses rawan terjadi di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada. Terjadinya mobilisasi pemilih pada saat pemungutan suara sangat rawan terjadi di Kabupaten Kolut, Mubar dan Busel,” sebutnya.

Dia menyebut, kerawanan lima pilar pilkada, pertama di penyelenggara. Menurut dia, integritas penyelenggara masih rentan dan mudah dipengaruhi karena kurang profesional atau berpihak pada salah satu paslon.

Pilar kedua yang dianggap rawan adalah pemilih. Contohnya,adanya mobilisasi pemilih dari luar, pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih ganda.

“Ketiga, regulasi. Aturan belum memberikan kepastian, multi tafsir dan potensi digugat di Mahkamah Konstitusi,” sebutnya.

Yang rawan keempat adalah Paslon. Menurut dia, sepanjang pilkada, paslon yang kalah tidak menerima hasil pilkada. Sehingga, mereka menggunakan segala cara dan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, potensi melakukan money politic sangat besar.

“Kelima, birokrasi dan aparat keamnan. Pelibatan aparat birokrasi atau aparat keamanan untuk mendukung salah satu paslon, penggunaan fasilitas pemerintah dan kegiatan pemerintahan yang dikemas untuk memberi dukungan kepada paslon tertentu,” paparnya.

Dari lima pilar tersebut, Polda memprediksi pilkada kali ini akan terjadi pelibatan aparatur birokrasi untuk memenangkan  paslon tertentu. Selain itu, terjadinya intimidasi terhadap masyarakat atau pemilih yang dilakukan menggunakan jasa preman.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...