Panwaslih Buton
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, Saat Ditemui Para Jurnalis. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan tidak akan memproses rekomendasi Bawaslu Sultra untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang pada empat TPS di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.

“Kita ada waktu tujuh hari akan membalasnya. Dalam kasus ini, KPU akan menindaklanjutinya diproses atau tidak diproses. Tapi dari masalahnya, kita tidak akan memprosesnya,” kata Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, Kamis 9 Maret 2017.

Menurut Hidayatullah, KPU Sultra tidak punya kewenangan memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk menggelar PSU saat tahapan pilkada telah masuk ranah Mahkamah Konstitusi.

“Yang bisa memerintahkan PSU saat ini adalah MK. Tidak ada dalam Undang-undang KPU provinsi bisa memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk menggelar PSU. Ini adalah kesalahan dalam kajian hukum,” jelasnya.

Selain itu, dasar kajian Bawaslu ketika dilihat dari bunyi rekomendasinya tidak sesuai dengan PKPU UU No. 8 tahun 2015. Yang berhak mengeluarkan rekomendasi dalam pilkada adalah Panwas Kecamatan, dua hari setelah pemungutan suara.

“Ternyata juga, KPU Kota Kendari belum diperiksa terkait soal ini. Sama halnya juga PPK Kadia, PPS Bende dan KPPS di empat TPS. Bawaslu langsung menyimpulkan sendiri dengan adanya laporan dan dua saksi. Kita juga tidak tahu apakah kasus ini pernah dilaporkan di Panwas atau tidak,” paparnya.

KPU juga menilai rekomendasi Bawaslu ini tidak tepat locusnya. Harusnya, kata dia, yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah Kabupaten atau kota yang menggelar pilkada. KPU Sultra, kata dia, hanya sebatas supervisi dan monitoring pelaksanaan pilkada.

“Makanya, Bawaslu harus perbaiki kembali rekomendasinya ini. Kita akan balas kembali suratnya Selasa depan,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...