KPU Sultra
Anggota KPU Sultra Iwan Rompo Banne. (KABARKENDARI/Egi)

Kabarkendari.com – Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kendari melayangkan surat teguran kepada dua lembaga survei yang dinilai melanggar ketentuan.

Pemberian sanksi ini diungkapkan anggota KPU Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne. Menurut Iwan, dirinya telah memerintahkan KPU Kota Kendari untuk memberikan sanksi teguran kepada FISIP UHO dan Lembaga Riset dan Survei Indonesia atau LRSI.

“Kita sudah berikan teguran dan saya perintahkan ke KPU kota secara tertulis,” ungkap Iwan Rompo di sela acara KPU Kota Kendari di Plaza Inn Kendari, Selasa 24 Januari 2017.

Iwan menyebut, sudah konfirmasi kepada dua pemilik lembaga survei tersebut. Dia menyarankan agar semua lembaga survei harus terdaftar lebih dulu di KPU sebelum melakukan survei.

“Kita harap pemilu kita ini akuntabel. Semua lembaga survei harus penuhi kewajiban mendaftar, harus ditahu dari mana sumber anggarannya, dan dijamin independen atau tidak partisan,” ungkap Iwan.

Menurut dia, survei merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Namun, harus melalui proses dan prosedur yang benar sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015.

“Diakreditasi dulu baru lakukan survei. Sebelum survei harusnya melaporkan dulu. Lembaga penyelenggara harus tahu lembaga yang melakukan survei. Kita kaget ada hasilnya. Kita bukan pada aspek hasil tapi legalitasnya dan metodenya harus jelas,” jelasnya.

Bila lembaga survei yang sudah pernah diberikan teguran lalu masih melanggar, maka pihaknya mengancam akan malaporkannya ke Panwas.

“Kalau berkali-kali ditegur, kita laporkan ke panwas. Sebab, ada kepentingan lebih besar untuk mencegah kegaduhan. Pengalaman kita, pileg dan pilpres, publik bingung dengan hasil seperti itu. Publik harus mendapatkan informasi benar. Pemungutan suara hasil pemilu dijamin kerahasiaannya, maka hasil TPS yang ditahu,” jelasnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...