Kasus Nur Alam
Sejumlah penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa 23 Agustus 2016. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelusuri aset Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Pengamat hukum Sultra, Hariman Satria menilai penelusuran aset dapat diduga sebagai upaya pemiskinan. Sebab, dalam penindakan kasus korupsi, KPK lebih mengedepankan pemiskinan para koruptor.

“Sekarang, fokus KPK bukan penjarakan orang. Mereka, berupaya untuk memiskinkan para koruptor. Sebab, kalau dipenjara belum tentu jera,” kata Hariman Satria, Senin 29 Agustus 2016.

Identifikasi seluruh aset Nur Alam tujuannya untuk disita dan akan dijadikan bahan tuntutan di pengadilan nanti. Namun, aset yang dimaksud adalah yang diduga merupakan hasil korupsi yang sekarang menjeratnya.

“Kalau aset yang diperoleh sebelum menjabat gubernur, mungkin akan dilihat lagi. Tentu, KPK akan memilah mana hasil korupsi dan yang bukan hasil korupsi,” paparnya.

Dalam penindakan kasus korupsi, KPK mengikutkannya dengan penelusuran aset bergerak atau tidak bergerak. Termasuk aset yang berwujud atau tidak berwujud yang dinikmati oleh orang dekatnya. Dugaan korupsi Nur Alam dalam kasus ini erat kaitannya dengan upaya tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Pengungkapan kasus ini dimulai dari hasil temuan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ditemukan, ada transfer mencurigakan sebanyak empat kali senila 4,5 ribu dolar dari sebuah perusahaan asal Hongkong. Dana itu dimanipulasi dalam bentuk polis asuransi.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor   : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...