Kasus Nur Alam
Sejumlah penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa 23 Agustus 2016. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengungkap kasus korupsi pertambangan yang melibatkan Gubernur Sultra Nur Alam mendapat dukungan dari lembaga Public Policy Network atau Polinet. Bahkan Polinet berharap, kasus ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar kasus korupsi tambang lainnya di Sultra, khususnya di Kolaka Utara.

Analis kebijakan publik dari Public Policy Network atau Polinet, Najamuddin Arfah mengungkapkan, dugaan korupsi penyalahgynaan wewenang dalam penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah atau AHB yang menyeret Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka hanyalah salah satu bagian dari banyak kasus korupsi pertambangan di Sultra.

“Semestinya, ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar kasus-kasus lain dalam dugan korupsi sumber daya alam di Sultra, termasuk Kolaka Utara. Mulai dari penurunan status kawasan hutan lindung menjadi produksi, sengketa lahan, hingga dampak lingkungan. Namun, hal itu kembali kepada komitmen dan konsistensi KPK dalam memerangi korupsi pertambangan di daerah ini,” papar Najamuddin Arfah dalam keterangan persnya, Senin 5 September 2016.

Najamuddin membeberkan, sejak tahun 2009 sampai 2014, Gubernur Sultra diketahui telah menerbitkan Surat Keputusan atau SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan penambang nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra.

Sebagaimana Laporan Extractive Industries Transparency Initiative atau EITI Indonesia yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2012-2013, PT AHB yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Billy International, mendapatkan kontrak IUP untuk jangka waktu 20 September 2010-25 Juli 2030.

“Dalam perkembangan kasus yang melibatkan Gubernur Nur Alam, ada banyak temuan, seperti yang telah dibeberkan oleh teman-teman dari Jaringan Anti Tambang atau JATAM, salah satunya yaitu tidak dilakukan pelelangan dalam proses penerbitan IUP sebagaimana diamanatkan undang-undang. Karena itu, kita mendesak KPK untuk mengungkap tuntas kasus-kasus tersebut,” tekannya.

Ketika itu, Nur Alam mengabaikan IUP PT PNS karena diterbitkan di atas eks lahan konsesi PT Inco. Belakangan, PT AHB atau Billy Group malah mendapatkan tiga blok eks konsesi PT Inco,” ungkapnya.

Tiga blok dimaksud terletak di Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara.

“Ada satu IUP lagi di Kabupaten Kolaka Utara. Ini yang kita dorong kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK untuk segera menemukan dan menuntaskan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Kolaka Utara,” papar pemuda asal Pakue Tengah, Kolaka Utara ini.

Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI MPO Cabang Makassar 2014-2015 ini juga mengungkapkan, hasil pantauan dan kunjungan di beberapa titik lokasi eks tambang yang ada di wilayah Kolaka Utara, dirinya menemukan indikasi penyerobotan kawasan hutan yang ada di Kolaka Utara.

“Permasalahan sekarang muncul di beberapa titik eks tambang di Kolaka Utara. ada beberapa perusahaan yang sampai sekarang tidak melakukan reklamasi,” bebernya.

Najamuddin menyebut, penyerobotan hutan di Kolaka Utara memang patut dicurigai, pasalnya, kawasan hutan produksi di Provinsi Sultra pernah mengalami perubahan luas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kita berharap pada poin IUP yang bermasalah yang ditemukan salah satunya berada di wilayah Kolaka Utara, menjadi pintu masuk KPK menjadikan Kolaka Utara sebagai target ‘operasi’ selanjutnya,” tutup aktifis yang juga aktif sebagai staf ahli anggota DPR di Komisi I DPR RI ini.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...