Hariman Satria
Hariman Satria. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Pengamat Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Kendari, Hariman Satria meragukan komitmen Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu berkaca dari kasus dugaan gratifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil K-I dan K-II Kabupaten Bombana 2013. Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Dr Arman dan Syamsuriati belum juga menjalani sidang.

BACA JUGA: Sudah Dua Bulan P21, Tersangka Kasus Suap CPNSD Bombana Belum Dilimpahkan

“Kalau penyidik kepolisian sudah mendapatkan pemberitahuan surat P-21 dari JPU, seharusnya langsung diikuti dengan penyerahan barang bukti dan tersangka atau tahap II ke JPU. Karena semua syarat administratif telah terpenuhi, sehingga harus ada peralihan tanggung jawab dari penyidik kepolisian ke JPU,” ujar Hariman, Sabtu 8 Oktober 2016.

Mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UMK ini menilai, langkah Polda Sultra yang tidak melakukan tahap II sangat aneh. Sehingga, secara hukum formil JPU bisa mengajukan surat tertulis ke penyidik Polda Sultra.

“Kalau Polda Sultra benar-benar komitmen memberantas korupsi maka tidak boleh terjadi penundaan tahap II. Itu menunjukkan komitmen Polda Sultra memang tidak terlalu baik dan tidak terlalu besar untuk memberantas korupsi,” tudingnya.

“Jangan sampai ada skenario yang memungkinkan dibiarkan orang melarikan diri sehingga tidak diproses hukum. Menurut saya ini harus dicermati sebagai salah satu modus untuk membantu orang mulus melarikan diri,” tambah Hariman.

Mahasiswa Doktor UGM ini meminta, kepolisian harus transparan dalam menangani kasus CPNS Bombana. Polda Sultra harus bisa menjelaskan kepada publik dasar rasional yang bisa dipahami dan diterima alasan konkret tidak menyerahkan tahap II.

BACA JUGA: Polda Belum Bisa Selidiki Kasus Suap CPNSD Bombana, Ini Alasannya

Menanggapi tudingan tersebut, Polda Sultra membantah disebut setengah hati dalam memberantas korupsi di Sultra. Kepala Subbidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sultra, Komisaris Polisi Dolfi Kumaseh bahkan menyebut behwa penundaan tahap II perkara tersebut justru diminta oleh pihak Kejati Sultra.

“Bukan penyidik yang tidak mau tahap II tapi JPU yang minta ditunda. Karena JPU masih banyak menangani kasus. Informasi terakhir seperti itu dari penyidik tipikor. Nanti kita koordinasikan lagi ke JPU,” kata Dolfi.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...