Wali Kota Kendari, Asrun, menyesalkan pernyataan Gubernur Sulawesi Sultra Nur Alam yang menyebut Pemkot Kendari telah mengklaim sejumlah keberhasilan pembangunan Pemprov Sultra.
Wali Kota Kendari, Asrun, menyesalkan pernyataan Gubernur Sulawesi Sultra Nur Alam yang menyebut Pemkot Kendari telah mengklaim sejumlah keberhasilan pembangunan Pemprov Sultra. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Wali Kota Kendari Asrun menegaskan tidak akan melindungi bawahannya yang melakukan pungutan liar. Bila terbukti, Asrun tidak segan memberikan sanksi pemecatan.

Asrun mengaku, baru mengetahui informasi bahwa Lurah Lepolepo terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Menanggapi kejadian itu, Wali Kota Kendari dua periode ini mengatakan telah menyiapkan sanksi tegas.

“Itu tanggung jawab sendiri dan akan saya berikan sanksi. Nanti kita lihat aturannya seperti apa. Kalau terbukti, kita berhentikan,” tegas Asrun, Rabu 8 Maret 2017.

Asrun mengaku sering mengimbau kepada bawahannya agar tidak membuat warga kesulitan saat mengurus administrasi pemerintahan.

“Saya sudah wanti-wanti memang jangan membuat susah orang,” katanya.

Asrun mengaku sangat mendukung OTT yang dilakukan polisi terhadap jajarannya. Hal ini sebagai bentuk pemberantasan mafia di bidang perizinan.

“Saya support polisi dan itu juga bagian dari pelayanan publik yang harus dipercepat. Kalau bisa cepat untuk apa lambat untuk meminta duit,” tekannya.

Belajar dari peristiwa ini, Asrun mengingatkan kepada seluruh lurah, camat, dukcapil serta SKPD lainnya untuk tidak menyusahkan warga saat berurusan di pemerintahan.

“Jangan bikin susah warga. Kasian dimintai lagi uang,” tambahnya.

Warga dibolehkan membayar kepada pemerintah asal memiliki dasar aturannya. Bila tidak ada landasan hukumnya, maka bisa dikategorikan pungli.

“Hanya boleh bayar kalau ada dasar aturannya. Kalau urus tanah ini tidak pakai uang dia itu surat keterangan saja untuk diteliti,” paparnya.

Di tengah proses hukum Lurah Lepolepo, Asrun akan mempersiapkan penggantinya berupa Plt lurah. Asrun berharap, Lurah Lepolepo ini diproses hukum berdasarkan aturan yang berlaku.

“Kan ada seklur (sekretaris lurah). Itu soal gampang kalau ganti,” ujarnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...